Jika wacana tersebut terealisasi dengan baik, otomotis anggaran pengkajian bakal disiapkan di bagian pemerintahan. Rencana kajian itu juga bakal melibatkan sejumlah perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, sebagai bentuk kajian ilmiah.
”Kita sudah anggarkan di anggaran perubahan. Terlepas waktu yang sangat mepet, yang jelas ini sudah kami anggarkan. Untuk besarnya, saya tidak tahu pasti karena ini ranah bagian pemerintahan,” jelasnya.
Hanafi mengatakan, jika hasil kajian selesai, pihaknya baru akan membahasnya dengan Pemkab Bogor. ”Setelah kajian, baru kita komunikasikan sama Kabupaten Bogor. Kabupaten komunikasi dengan dewannya, kita komunikasi dengan dewan kita. Selesai, itu saja,” tuturnya.
Disinggung soal isi kajian, lamanya proses hingga unsur kampus yang terlibat, Hanafi mengaku tidak mengetahui pasti mengenai hal tersebut. Sebab, hingga kini pihaknya belum juga menerima perintah secara tertulis dari wali kota Bogor. ”Kita belum tahu, sampai saat ini juga kita belum mendapatkan SK dari wali kota untuk perumusan tim pengkajian,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku sudah melakukan komunikasi intensif dengan Bupati Bogor Ade Yasin. Ia juga berencana bakal menggelar pertemuan secara resmi dengan para petinggi Pemkab Bogor untuk membahas lebih lanjut mengenai wacana perluasan wilayah.
“Saya rutin kok kumunikasi dengan pemkab. Saya juga biasa WA dengan bupati Bogor. Nanti kita akan adakan pertemuan khusus, banyak juga agenda yang perlu kita koordinasikan,” kata Bima kepada Metropolitan, kemarin.
Bima juga mengaku bahwa wacana itu sebatas obrolan santai melalui lisan. Belum ada obrolan secara resmi antar-petinggi dari kedua belah piihak. “Belum ada pembicaraan resmi, itu nanti akan ada. Yang pasti dalam waktu dekat ini kami akan atur pertemuan dengan Kabupaten Bogor,” tutupnya. (ogi/cr2/d/feb/run)
