METROPOLITAN - Wilayah Kabupaten Bogor punya magnet tersendiri bagi pemerintahan Bima Arya-Dedie A Rachim. Sampai-sampai enam kecamatan yang ada di Bumi Tegar Beriman itu ingin dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Lantas bagaimana reaksi warga Kabupaten Bogor?
Tiga bulan pasca-dilantik, Wali Kota Bogor Bima Arya dan wakilnya, Dedi A Rachim, menggelindingkan wacana perluasan wilayah. Tak tanggung-tanggung, enam kecamatan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pun ingin ‘dicaploknya’. Yakni Kecamatan Dramaga, Ciomas, Kemang, Ciawi, Sukaraja hingga Tamansari.
Meski tak banyak yang mengetahuinya, sebagian besar warga Kabupaten Bogor di enam kecamatan itu setuju untuk bergabung dengan wilayah Kota Bogor. Dari hasil kuesioner yang disebar Harian Metropolitan pada Kamis (18/7), 64,67 persen warga yang tersebar di Kecamatan Ciomas, Tamansari, Dramaga, Sukaraja, Kemang dan Ciawi siap pindah status kependudukan menjadi warga Kota Bogor. Sedikitnya ada 388 warga dari 600 responden yang memilih diurus Pemkot Bogor ketimbang Pemkab Bogor.
Dengan metodologi pengambilan sampling seratus warga di masing-masing kecamatan, Tim Metropolitan juga melakukan wawancara terkait alasan mereka lebih memilih menjadi warga Kota Bogor.
Mayoritas warga mengaku wilayahnya lebih dekat dengan kota yang dipimpin Bima-Dedie, sehingga memudahkan warga mengurus administrasi kependudukan. Selama ini mereka mengaku kejauhan dan kemahalan dalam segi akomodasi jika harus mengurus administrasi ke Cibinong, Ibu Kota Kabupaten Bogor.
Nano Supriyono, warga Kampung Sawahgarung, RT 01/08, Desa Sukaluyu, Kecamatan Tamansari, salah satunya. Ia menyambut baik adanya wacana perluasan wilayah tersebut. Menurutnya, ia beserta warga lainnya kerap kesulitan jika harus mengurus administrasi.
Warga juga mesti menempuh jarak 26,9 kilometer atau sekitar satu jam 36 menit untuk tiba di pusat pemerintahan. “Itu juga kalau jalannya lancar, kalau macet pasti lebih lama lagi. Mending ke Kota Bogor,” akunya.
Kondisi itu berbanding terbalik jika wilayahnya jadi diambil alih Pemkot Bogor. Sebab untuk sampai balaikota dalam mengurus administrasi kependudukan, dirinya tak butuh waktu lama. “Paling cuma 30 menitan,” tuturnya usai mengisi kuesioner yang diberikan Tim Metropolitan.
Tak cuma Nano, hal serupa juga dirasakan warga Ciawi, Anwar. Menurut Anwar, lebih baik Kecamatan Ciawi diambil alih Pemkot Bogor karena Kabupaten Bogor terlampau luas. “Ya mending jadi warga Kota Bogor. Kabupaten Bogor sudah kebanyakan kecamatan,” akunya.
Selain itu, warga juga berharap wilayahnya bakal maju seperti di Kota Bogor. Mereka tertarik dengan program sejuta taman yang digagas Bima Arya. Namun ada juga yang menyerahkan pemindahan status warga ini ke pemerintah desanya masing-masing.
Tokoh masyarakat Kampung Sawahgarung, RT 01/08, Desa Sukaluyu, Kecamatan Tamansari, Ade, mengaku tak mau ambil pusing dengan kebijakan perluasan wilayah tersebut. “Kalau saya tidak mau ambil pusing. Kalau memang Kota Bogor niatnya baik, saya setuju. Toh selama ini kita masuk Kabupaten Bogor masih gini-gini saja,” tegasnya.
Sementara itu, ada 212 warga atau sekitar 35,33% yang menolak bergabung ke Kota Bogor. Mereka menilai pembangunan akan sama saja jika diambil alih Pemkot Bogor. Apalagi imej Kota Sejuta Angkot dan hutan beton yang kadung tersemat untuk wilayah berpenduduk 1.010.566 jiwa itu.
Ada juga warga yang masih betah wilayahnya berstatus desa. Selain merasa ribet mengganti dokumen kependudukan, mereka juga beranggapan bahwa Kota Bogor identik dengan pusat hiburan yang justru jauh dari kata tenang. “Enakan jadi desa begini, masih asri. Nggak banyak gedung-gedung tingkat,” aku Nunik, warga Dramaga.
Walaupun banyak warga yang setuju, mereka tetap mengapresiasi kinerja Pemkab Bogor. Ada 51,50 persen atau sekitar 309 warga yang mengaku puas dengan pelayanan Pemkab Bogor. Seperti dalam hal pelayanan KTP elektronik.
