METROPOLITAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kian intens mematangkan wacana pengembangan wilayah Kota Bogor. Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) Institut Pertanian Bogor (IPB) pun dilibatkan untuk menggodok kajian soal berbagai opsi, yang nantinya keluar dalam bentuk rekomendasi secara akademik, yang ditarget rampung akhir tahun.
Kepala P4W IPB Ernan Rustiadi mengatakan, pembahasan kajian masa depan Kota Bogor salah satunya bermuara dari rencana pemindahan Ibu Kota DKI Jakarta. Berbagai opsi yang kini muncul yaitu mulai dari perluasan wilayah, membentuk provinsi baru hingga bergabung dengan provinsi tertentu.
”Pemindahan ibu kota jadi salah satu muara. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan Jabodetabek. Ibu kota dipindah atau tidak, masalah tetap ada. Jabodetabek tetap jadi pusat ekonomi,” katanya.
Namun selama ini, sambungnya, wilayah tersebut malah berkutat dengan masalah di dalamnya, seperti macet, banjir, kawasan kumuh hingga hubungan tidak harmonis kota-kabupaten. ”Wali dan rektor ambil inisiatif, karena bukan cuma sesempit soal pemekaran saja. Itu bisa jadi salah satu opsi yang harus dilemparkan secara akademik,” ujarnya.
IPB pun menerima tawaran untuk melakukan kajian akademik dan segera membentuk tim, baik dari kampus, pemkot hingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. ”Desember nanti akan keluar hasil preliminary (pendahuluan, red) yang jadi dasar tindak lanjut berikutnya ke jenjang lebih tinggi,” papar Ernan.
Di tempat yang sama, Rektor IPB Arif Satria menargetkan Desember sudah keluar hasil kajian premilinary untuk ditindak lanjut lebih luas. Setelah itu, rekomendasi dijalankan terkait opsi mana yang menguntungkan Kota Bogor.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menerangkan, isu tersebut perlu diletakkan dalam konteks yang proporsional, bukan tentang politis tapi tentang masa depan Kota Bogor secara tata kota. Namun kini berkembang tidak sesuai semangat awal.
Isu itu, lanjutnya, kemudian direduksi lebih ke arah aspek politis yang seolah-olah Kota Bogor mengajukan proposal pembentukan Provinsi Bogor Raya. Padahal konteksnya Kota Bogor mengantisipasi masa depan pertumbuhan.
”Titik beratnya Jabodetabek, terkait kepindahan ibu kota. Kajian dengan posisi Jakarta jika pindah, Kota Bogor seperti apa dampaknya? Makanya supaya ada kajian akademis, P4W IPB akan lakukan kajian agar tidak ditarik ke sana-sini. Kini kita bicarakan isu Jabodetabek ke depan,” terangnya.
Tak hanya eksekutif dan akademisi, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto pun diajak diskusi. Ia mengaku hingga kini DPRD belum membahas berbagai gagasan yang mencuat soal pengembangan wilayah tersebut lantaran hingga kini kelengkapan pimpinan hingga AKD belum rampung. Ia pun menyerahkan kepada kajian ilmiah untuk nantinya dibawa ke legislatif.
”Kami mendukung pemkot bawa gagasan ini. Keputusan ada di rekomendasi yang nantinya juga kami tindak lanjut. Semua dikaji, mulai aspek ekonomi, ekologi dan sosial,” jelasnya.
Sementara itu, Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menuturkan, menjadikan Kota Hujan sebagai Provinsi Bogor Raya disebut hanya wacana saja. Menurutnya, daripada membentuk provinsi, lebih baik Pemkot Bogor fokus pada hubungan kerja sama yang kuat antara kabupaten-kota.
“Aduh, itu lebih banyak wacananya. Jadi sebetulnya daripada membentuk provinsi, fokus saja pada hubungan kerja sama yang lebih kuat,” katanya kepada Metropolitan, Minggu (25/8).
Jika Bogor jadi provinsi, sambung Yayat, pembahasannya nanti meributkan tata letak ibu kota di mana, bangun infrastruktur di mana, kantor ini-itu di mana, yang akhirnya hanya menghabis-habiskan anggaran saja. Terlebih kepada hal yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. “Kapan mau urus rakyatnya kalau begitu?” cetusnya.
