METROPOLITAN.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meminta lahan pengganti ke PT Marga Sarana Jabar, selaku pihak yang akan membangun proyek Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi IIIB.
Musababnya, pembangunan Jalan Tol BORR Seksi IIIB itu dipastikan akan berdampak terhadap sebagian lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
"Kita juga minta sebetulnya (lahan pengganti), ada yang di geser juga karena ada yang di peruntukan untuk Wisma Altet dan peruntukan untuk IPAL," kata Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah
Saat ditanya berapa bidang lahan yang terdampak, Sekda Kota Bogor mengaku tidak hafal. Namun demikian, PT MSJ akan membebaskan lahan untuk akses masuknya terlebih dahulu.
"Karena kita belum bicara dengan aset masalah pembebasannya. Kan kalau lahan pemerintah pasti bicara dengan kita," ucap Syarifah Sofiah.
Disisi lain, Sekda Kota Bogor mengaku secara umum Pemkot Bogor menyepakati desain yang dibuat untuk pembangunan lanjutan Jalan Tol BORR Seksi IIIB.
"Kalau desainnya sudah kita sepakati, seperti jalannya, terus mana aja lahan Pemkot yang terkena (terdampak)," imbuh dia.
"Terus nanti jalan masuknya itu apakah itu lendit atau desainnya apakah misalnya itu ada terowongnya itu udah disepakati," sambung Syarifah Sofiah.
Saat ini, ditambahkan Sekda Kota Bogor, Pemkot Bogor tinggal membicarakan mengenai berapa lahan Pemkot Bogor yang akan dipakai, dan berapa lahan pengganti.
"Karana kan lahan yang kita usulin ke provinsi (peruntukan untuk) Wisma Atlet," tandas Syarifah Sofiah.
Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor mencatat ada sebanyak 295 bidang tanah di wilayah Kota Bogor yang terdampak proyek Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi IIIB.
Proyek Tol BORR Seksi IIIB sendiri dikabarkan akan mulai kembali dilaksanakan pada tahun 2024 nanti. Sementara, pembebasan lahan dikebut selesai tahun 2023 ini.
Kepala DPUPR Kota Bogor, Rena Da Frina mengatakan, 295 bidang tanah ini merupakan milik warga. Di mana, sebagian besar lahannya sudah disetujui untuk dilakukan pembayaran.
"Hanya saja ada sekitar 76 orang lagi yang mengajukan pembebasan tanah sisanya. Dan saat ini lagi dibahas di BPN," kata Rena Da Frina kepada wartawan, Selasa 5 September 2023.