METROPOLITAN.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor melakukan pembahasan program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025 ini nantinya yang akan dijadikan landasan dalam pembahasan APBD 2025 terkait program makan bergizi gratis tersebut.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk menyiapkan skema pembiayaan program makan bergizi gratis untuk anak-anak.
"Karena ini merupakan program utama dari pemerintah pusat dan di pusat juga sedang disiapkan transisinya," kata Jenal Mutaqin.
"Kami meminta Pemkot Bogor melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) dan beberapa dinas lainnya untuk menyiapkan skema melalui APBD," sambung dia.
Menurut dia, meski belum ada landasan hukum dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait penyusunan APBD 2025, Pemkot Bogor minimal harus sudah membunyikan program tersebut didalam KUA-PPAS 2025.
Sebab, berdasarkan informasi yang diterima, DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memasukkan program tersebut kedalam APBD Provinsi Jawa Barat 2025.
"Jadi saat Permendagri nanti turun, kita tinggal masukkan saja angkanya. Sehingga program makan bergizi gratis bisa dijalankan di Kota Bogor," ujar Jenal Mutaqin.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor, Said Muhamad Mohan mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat sementara antara DPRD Kota Bogor dengan Dinkes Kota Bogor. Dinkes sendiri sudah memiliki program yang serupa dengan program makan bergizi gratis Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Mohan juga menjelaskan, program yang disusun oleh Dinkes Kota Bogor tersebut merupakan bagian dari program untuk pengentasan stunting di Kota Bogor, dengan menyasar ibu-ibu hamil dan anak-anak dengan gejala stunting.
"Kita tahu di pusat sudah dibunyikan APBN Rp71 triliun dan itu tidak akan mampu meng-cover semuanya. Jadi program yang ada Dinkes ini bisa menjadi landasan juga, minimal judulnya sudah ada," kata dia.
Mohan mengaku saat ini tinggal menunggu jawaban dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, terkait program tersebut didalam penyusunan KUA-PPAS 2025. Agar program makanan bergizi untuk anak-anak yang diusung oleh Pemerintah Pusat bisa berjalan baik di Kota Bogor karena adanya sinergi dari berbagai dinas terkait.
"Kami akan pastikan di Dinsos Kota Bogor juga ada program ini agar sinergi. Sehingga program bisa berjalan baik di 2025 nanti," pungkas dia. (Rifal)