METROPOLITAN.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor berencana bakal memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor dalam waktu dekat ini.
Pemanggilan dilakukan buntut dihentikannya operasional Biskita Transpakuan di Kota Bogor sejak Rabu, 1 Januari 2025 kemarin.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M Rusli Prihatevy mengaku geram atas langkah yang diambil Pemkot Bogor melalui Dishub tersebut. Sebab, ia menilai, perjuangan DPRD Kota Bogor yang telah mengusahakan agar operasional Biskita Transpakuan tetap beroperasi menjadi sia-sia.
Karena pada akhirnya terjadi pemberhentian sepihak tanpa adanya pemberitahuan ke DPRD Kota Bogor.
"Kami kaget dan merasa kecewa. Sebab pemberhentian operasional layanan ini tidak diberitahukan kepada kami di DPRD dan dampaknya kepada masyarakat sangat signifikan. Terlebih di momen liburan saat ini," kata Rusli Prihatevy.
Dirinya juga menekankan bahwa selama pembahasan RAPBD 2025, DPRD Kota Bogor telah memberikan catatan khusus kepada Pemerintah Kota Bogor agar layanan BisKita Trans Pakuan tetap berjalan dengan adanya suntikan dana Rp10 miliar dari APBD.
Bahkan sampai hari terakhir rapat pembahasan RAPBD 2025, Dishub Kota Bogor tidak memberitahukan adanya rencana pemberhentian pelayanan.
Rusli Prihatevy mengaku Informasi yang ia dapatkan berisikan kabar bahwa pemerintah pusat kembali memberikan bantuan subsidi pelayanan sampai akhir 2025.
"Kami selalu menekankan dalam rapat kerja bahwa operasional tidak boleh diberhentikan dan Dishub juga tidak pernah memberikan informasi bahwa akan ada pemberhentian dan ini berdampak ke masyarakat," ucap dia.
"Tentu kami akan evaluasi dan memanggil Dishub Kota Bogor untuk memberikan penjelasan terkait hal ini," tegasnyw.
Pada kesempatan ini, Rusli Prihatevy juga mempertanyakan kelayakan dan kesiapan operator Biskita Transpakuan yang saat ini masih dikelola oleh PT Kodjari.
Sehingga kedepannya ia meminta agar Pemkot Bogor mempersiapkan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor untuk menjadi operator Biskita, disamping membuka kesempatan bagi operator lain yang ada di Kota Bogor.
"Pemberhentian ini juga bisa jadi karena operator tidak siap di masa transisi ini. Kami tentunya mendorong Pemkot agar bisa memberikan ekosistem transportasi yang lebih baik dengan mempersiapkan Perumda Trans Pakuan untuk menjadi operator BisKita sekaligus meminta Organda Kota Bogor agar ikut terlibat. Sehingga tidak ada kesan monopoli layanan transportasi di Kota Bogor," tandas dia.
Sebelumnya, sejumlah penumpang mengaku kecewa dengan penghentian operasional moda transportasi massal Biskita Transpakuan di Kota Bogor per 1 Januari 2025.