METROPOLITAN.ID - PT Kodjari selaku operator dan investor Biskita Transpakuan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor segera mengkaji ulang tarif non subsidi pasca keputusan Kementerian Perhubungan untuk menunda atau memutus subsidi.
Langkah ini dianggap mendesak untuk memastikan keberlanjutan pelayanan transportasi bagi masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa.
Komisaris PT Kodjari, Dewi Jani Tjandra menuturkan, tarif Biskita Transpakuan tanpa subsidi diperkirakan berada di angka Rp14.000 perperjalanan.
“Kami berharap Pemkot Bogor segera melakukan pengkajian ulang terhadap surat keputusan ini, mengingat pentingnya transportasi yang terjangkau untuk masyarakat,” ungkap Dewi Jani Tjandra, Rabu, 15 Januari 2025.
Sementara itu, Wali Kota Bogor terpilih, Dedie A Rachim menyatakan bahwa subsidi adalah bentuk nyata pengembalian dana rakyat untuk rakyat. Ia mengungkapkan, tanpa subsidi, tarif Biskita diperkirakan sekitar Rp12.000 hingga Rp14.000 perperjalanan, yang berpotensi memberatkan masyarakat.
“Subsidi ini nyata dan langsung dirasakan. Setiap bulan, ada sekitar 300 ribu hingga 400 ribu warga yang menggunakan BIS KITA, dan ini adalah bentuk dukungan ekonomi bagi masyarakat,” kata Dedie A Rachim.
Atas itu, ditambahkan dia, pemerintah akan berjuang agar tarif tetap terjangkau.
“Kasihan jika masyarakat harus membayar di atas Rp10.000 per perjalanan tanpa subsidi. Ini bukan hanya terjadi di Bogor, tetapi juga di daerah lain. Jika subsidi harus diambil alih oleh pemerintah daerah, seharusnya ada waktu transisi yang lebih longgar,” tandas dia.
Diketahui, Biskita Transpakuan selama ini menjadi solusi transportasi yang mendukung mobilitas warga Kota Bogor, terutama pelajar, mahasiswa, dan pekerja.
Dengan subsidi, masyarakat hanya membayar tarif yang terjangkau, sehingga membantu meringankan beban ekonomi.
Keputusan mengenai tarif non subsidi ini diharapkan dapat segera diputuskan, dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.
Diketahui, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dikabarkan tidak akan melanjutkan program subsidi untuk Biskita Transpakuan yang ada di Kota Bogor.
Musababnya, BPTJ sudah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan Biskita Transpakuan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai tahun 2025 ini.
Seperti diungkapkan Plt Kepala BPTJ, Suharto. Menurut dia, upaya untuk proses hand over atau menyerahkan transportasi massal milik Kota Bogor juga sudah dilakukan sejak tahun 2023 lalu.