Ia mengaku lebih memilih turun langsung ke lapangan dan berdiskusi dengan masyarakat dibandingkan hanya mengandalkan rapat formal.
"Saya mengubah rapat dengan pola ngobrol, tapi tetap menghasilkan solusi," ujar dia.
Selain itu, Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya perubahan tata ruang, terutama di wilayah yang mengalami banjir. Ia mengusulkan konsep pembangunan rumah panggung dengan desain tinggi 2,5 meter sebagai solusi adaptasi terhadap bencana.
"Saya ingin mengembalikan kawasan konservasi ke fungsinya. Jika lahan perkebunan sudah tidak menghasilkan, jangan diusik. Pembangunan harus berangkat dari kedekatan kita dengan alam," tegas dia.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat juga menekankan perubahan dalam pengelolaan tenaga kerja. Ia meminta setiap desa memiliki operator yang bertugas menginput data tenaga kerja berdasarkan pendidikan dan keahlian.
Dengan sistem ini, perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja bisa langsung melihat data yang tersedia tanpa proses berbelit.
Selain itu, Dedi Mulyadi mengkritik pola distribusi bantuan sosial yang sering kali dipolitisasi.
Ia mengusulkan agar pembagian bantuan dilakukan dengan cara diantarkan langsung ke rumah penerima, sebagaimana tradisi leluhur Sunda saat berbagi menjelang lebaran.
"Kebiasaan mengumpulkan warga untuk menerima bantuan itu hanya jadi ajang pamer. Contohlah leluhur kita, makanan itu diantar langsung ke rumah yang membutuhkan," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa perusahaan di Jawa Barat tidak boleh dipaksa memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) di luar ketentuan yang sudah diatur pemerintah.
Jika ada ormas atau LSM yang meminta THR ke perusahaan, Gubernur meminta agar ASN yang menghadapinya.
"Perusahaan sudah membayar pajak," tegasnya.***