METROPOLITAN.ID - Komisi II DPRD Kota Bogor menyuarakan keprihatinannya atas minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub).
Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor Eka Wardhana menilai pengelolaan parkir di Kota Bogor belum optimal, padahal berpotensi besar untuk meningkatkan kontribusi PAD jika dikelola secara lebih profesional.
"Kami di Komisi II sangat prihatin dengan kurangnya PAD dari sektor parkir. Salah satu penyebabnya adalah pengelolaan yang belum maksimal, serta belum adanya kajian mendalam terkait sistem parkir yang ideal," ujar Eka Wardhana, Senin, 7 Juli 2025.
Eka menyarankan agar Dishub Kota Bogor bisa melakukan berbagai terobosan, termasuk melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir.
Dengan melibatkan pihak profesional, diharapkan pengelolaan parkir dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.
Ia juga mengusulkan adanya kajian serupa seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung.
"Kota Bandung sudah menerapkan sistem pembayaran parkir berbasis abodemen atau flat rate setelah melalui kajian dan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif. Hasilnya, PAD dari sektor parkir mereka meningkat signifikan," ungkapnya.
Sebagai langkah awal, Komisi II akan meminta data riil jumlah kendaraan dari Samsat Bogor, baik roda dua maupun roda empat.
Data tersebut akan digunakan untuk memproyeksikan potensi PAD dari sistem parkir berbasis abonemen.
Saat ini, Dishub Kota Bogor hanya mencatatkan pendapatan sekitar Rp2,4 miliar per tahun dari 106 titik parkir yang dikelola.
Namun Eka mempertanyakan apakah seluruh titik tersebut dikelola secara optimal.
"Kalau melihat titiknya, pendapatan itu mungkin bisa dianggap realistis. Tapi menurut saya tetap tidak ideal, apalagi sistem pembayarannya masih flat. Hanya titik-titik di pusat kota yang dikelola, dan hanya dari parkir di tepi jalan," katanya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa perkembangan ekonomi dan pertumbuhan usaha baru belum diiringi dengan pengaturan parkir yang jelas.
"Data dari Bapenda menunjukkan ada lebih dari 100 warga mendaftar usaha baru. Setiap usaha itu tentu membutuhkan lahan parkir. Ini harusnya jadi perhatian siapa?," sambungnya.