METROPOLITAN.ID - Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir tepi jalan yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub).
Ia menyebut kontribusi sektor tersebut masih belum optimal dan menjadi salah satu faktor penyebab defisit anggaran dalam rancangan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) 2025.
"Saya sepakat bahwa pendapatan kita masih belum optimal, terutama dari parkir tepi jalan. Ada petugas di lapangan, tapi dari retribusi yang masuk, perlu dilakukan uji petik. Kita harus maksimalkan," ujar Jenal Mutaqin, Minggu, 6 Juli 2025.
"Saya ambil sampel di alun-alun, setelah tanya jawab dengan petugas parkir, ternyata potensi pendapatan dari satu titik saja bisa mencapai hampir Rp4 juta per bulan," sambungnya.
Ia pun menantang kepala Dishub yang baru untuk membuat terobosan dalam pengelolaan sektor perparkiran dan penertiban transportasi umum di Kota Bogor.
Beberapa langkah tegas diusulkan, termasuk penindakan terhadap angkot yang ngetem sembarangan, tidak memperpanjang izin lebih dari 20 tahun, dan yang tidak memiliki KIR (uji kelayakan kendaraan).
"Ini penting untuk menjaga ketertiban di jalan. Di sisi lain, pendapatan juga harus meningkat. Perlu ada kaji ulang atas tarif retribusi parkir tepi jalan. Bahkan kalau perlu, kita gunakan sistem pembayaran berbasis e-money," ungkap Jenal Mutaqin.
Disinggung soal penerapan sistem parkir non-tunai yang sebelumnya telah dicoba di kawasan Suryakencana namun belum berjalan efektif, ia mengaku perlu ada pendekatan profesional dalam pengelolaan parkir, termasuk kemungkinan melibatkan pihak ketiga.
"Saya sudah diskusikan ini dengan Pak Wali Kota. Jika parkir tepi jalan akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga, maka harus profesional. Mereka harus punya kajian dan kita targetkan pendapatan per tahun dengan jelas," tegasnya.
Jenal Mutaqin juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas dinas untuk mewujudkan program pembangunan yang selaras dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan janji politik kepemimpinan Dedie - Jenal.
"Kita juga sudah menginstruksikan sekda untuk rutin membahas progres setiap dinas per minggu, sesuai tupoksinya. Harapannya, janji politik bisa dituntaskan bertahap, dan masyarakat merasakan pelayanan yang lebih maksimal," pungkasnya. (Cr2)***