METROPOLITAN.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor secara resmi sudah menetapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan Tahun 2025 melalui Rapat Paripurna yang digelar pada Jumat, 18 Juli 2025 kemarin.
Dalam penetapan tersebut, disepakati struktur perubahan KUA PPAS Perubahan 2025 yakni Pendapatan Daerah sebesar Rp3,27 triliun, Belanja Daerah Rp3,33 triliun, pembiayaan netto sebesar Rp56,8 miliar, serta Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar nol rupiah.
Sementara itu, tercatat ada empat program prioritas yang dimasukan dalam penetapan KUA PPAS Perubahan 2025 Kota Bogor.
Salah satu poin penting dalam pembahasan adalah penganggaran pembebasan lahan baru di kawasan Batutulis yang dialokasikan sebesar Rp26,3 miliar.
Namun, anggaran ini akan direalisasikan dengan catatan bahwa dokumen DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) diserahkan lengkap kepada Badan Anggaran DPRD.
Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, bahwa persetujuan terhadap KUA PPAS Perubahan 2025 menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mulai menjalankan program pembangunan.
"Kita perlu landasan aturan, landasan hukum, dalam rangka melaksanakan program pembangunan. Dengan disetujuinya KUA PPAS ini, pemerintah daerah memiliki acuan untuk menjalankan kegiatan sesuai pagu anggaran yang ditetapkan," kata Dedie Rachim.
Menurutnya, meskipun pendapatan ditetapkan sebesar Rp3,27 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp3,33 triliun. Hal ini akan ditutup dengan menguatkan sektor pendapatan daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pendapatan Asli Daerah lainnya.
Selain itu, masih kata Dedie Rachim, ada empat program prioritas dalam perubahan anggaran ini. Pertama, pengadaan lahan trase baru Batutulis senilai Rp26,3 miliar.
Kedua, penyediaan dana cadangan dan persiapan untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026.
Ketiga, pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat melalui BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
"(Keempat) Yang cukup besar juga adalah program Biskita untuk empat koridor. Kita harapkan tahun ini mulai berjalan, dan di APBD murni 2026 seluruh koridor bisa kita biayai dengan subsidi dari Pemkot Bogor," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil menambahkan bahwa KUA PPAS Perubahan 2025 ini masih dalam tahap awal dan belum final. Tahapan selanjutnya adalah pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2025.
"KUA PPAS ini adalah bagian dari proses menuju RAPBD Perubahan 2025. Dalam pembahasan bersama Banggar, kita menyepakati pendapatan daerah sebesar Rp3,27 triliun, belanja Rp3,33 triliun, dan Silpa nol," ungkapnya.