"Selanjutnya tentu harus ada langkah-langkah konkret, setiap koperasi ini harus melaksanakan langkah-langkah profesional sesuai apa yang disampaikan presiden," jelasnya.
Dedie Rachim menekankan bahwa keberadaan koperasi tidak boleh hanya sebatas nama. Harus ada perekrutan anggota yang sah, dengan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam sistem perkoperasian, termasuk simpanan pokok dan simpanan wajib.
"Pengurus koperasi juga harus profesional karena mereka bertanggung jawab atas seluruh aktivitas usaha koperasi. Mereka perlu memiliki kompetensi untuk mengelola koperasi secara efektif dan akuntabel," ungkapnya.
Dedie Rachim menuturkan, pentingnya infrastruktur pendukung koperasi seperti gudang logistik, penyimpanan komoditas (com storage), serta kemampuan dalam menjual bahan pokok dan menyediakan layanan simpan pinjam bagi anggota.
Selain itu, ia menegaskan bahwa seluruh proses pendanaan dan pemanfaatan dana koperasi harus memenuhi prinsip bankable, yakni layak secara finansial dan memenuhi persyaratan perbankan.
"Dana koperasi bukan untuk dibagi-bagikan. Pengajuan pinjaman harus melalui proses yang memenuhi syarat dan bisa dipertanggungjawabkan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Dedie Rachim berharap koperasi Merah Putih dapat berperan sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat, termasuk persoalan seperti judi online, pinjaman online ilegal (pinjol) hingga praktik bank emok.
"Jadi meskipun berusaha menyelesaikan persoalan di masyarakat, tetapi seluruh rangkaian prosesnya harus memenuhi persyaratan yang memang bisa diterima secara professional," tandasnya. (rez)