METROPOLITAN.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memberikan update terbaru terkait rencana pemindahan pusat pemerintahan dengan membangun kantor pusat pemerintahan baru ke wilayah Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.
Pemindahan ini rencananya akan dilakukan secara bertahap dengan fokus pada empat pembangunan prioritas. Hal itu seperti diungkapkan Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim.
Menurutnya, rencana pembangunan kantor pusat pemerintahan baru ini akan diawali dengan membangun infrastruktur konektivitas berupa jalan penghubung antara Danau Bogor Raya dengan Bogor Raya City yang akan keluar di Jalan Parung Banteng, wilayah Katulampa.
"Setelah jalan konektor itu selesai, akan dilanjutkan dengan empat pembangunan prioritas di tahap pertama yakni sarana olahraga untuk warga Bogor Timur, masjid, kantor DPMPTSP, dan gedung aula untuk kepentingan kegiatan warga dan kegiatan internal pemerintah kota," kata Dedie Rachim kepada Metropolitan.id pada Senin, 28 Juli 2025.
Adapun pembangunan fisik kantor pusat pemerintahan baru lainnya, sambung Wali Kota Bogor, akan menyusul secara bertahap di setiap tahunnya.
"Kalau semua sudah disiapkan. Jalannya sudah ada, kaplingnya juga tersedia. Tinggal menunggu anggaran untuk memulai pembangunan," ucap Dedie Rachim.
Untuk tahun ini, dirinya memastikan Pemkot Bogor mulai menggarap pembangunan infrastruktur dasar seperti pematangan lahan dan proses cut and fill untuk pembangunan jalan lingkungan.
Sementara itu, pembangunan fisik seperti sarana olahraga, masjid, kantor DPMPTSP, dan aula direncanakan dimulai pada tahun depan.
Kendati demikian, Dedie Rachim menjelaskan bahwa pembangunan kantor DPMPTSP menjadi prioritas utama karena dapat menghemat anggaran.
Sebab saat ini, Dedie menilai DPMPTSP masih menyewa ruang pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lippo Plaza Kebun Raya.
"Kalau kita punya kantor sendiri dan membuka pelayanan sendiri, tentu akan mengurangi beban anggaran, khususnya dari biaya sewa dan operasional," jelasnya.
Disinggung soal anggaran yang dibutuhkan secara keseluruhan, Dedie menyebut masih dalam tahap perencanaan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah kota.
"Intinya, proses pembangunan akan terus bergulir dan berjalan bertahap sesuai dengan kesiapan lahan dan anggaran yang tersedia," katanya. (Cr2)