"Pemekaran itu harus berbasis kebutuhan masyarakat, infrastruktur dibangun untuk Masyarakat, bukan kebutuhan elit. Mengapa dulu ada moratorium DOB, karena banyak daerah-daerah baru yang jadi kota atau kabupaten baru, hanya memiliki nafsu, sumber daya alam dan sumber daya manusia pas-pasan, Itu tidak boleh terjadi di Kabupaten Bogor Barat nati,’’ cetus Yusfitriadi.
Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji menyebutkan, membangun infrastruktur di calon DOB di Bogor Barat dilakukan secara bertahap dengan fokus kepada infrastruktur yang mendukung untuk kelayakan sebuah calon DOB.
‘’Kurang lebih kalau kita membangun dari 2025 hingga daerah ibukota dan daerah perkotaan sekitar ibukota baru rampung semua, menyerap anggaran sekitar 5,6 triliun,’’ katanya.
Ketua KPPKBB, Yana Nurheryana megapresaisi keberpihakan Kabupaten Bogor dalam mempercepat pembangunan di Bogor Barat.
"Kami berterima kasih kepada Bupati Rudy dan wakil Bupati Kang Ade Ruhandi yang sudah menggencarkan pembangunan infrastruktur di Bogor Barat,’’ kata Yana.
Yana mengatakan, untuk mendukung dan mengawal program pembangunan mempercepat pemenuhan infrastruktur di calon DOB, KPPKBB telah melalukan berbagai langkah, salah satunya memperkuat koordinasi dan konsilidasi para ketua-ketua kecamatan yang tersebar di 14 kecamatan Bogor Barat.
"Kita mengawal bersama-sama dan berkolaburasi dengan semua pihak di Bogor Barat untuk mendukung calon DOB Kabupaten Bogor Barat. Semangat kami sama dengan keinginan bupati bahwa kami terus berangkulan dengan semua pihak agar semakin kuat dalam mewujudkan Kabupaten Bogor Barat,’’ pungkas dia.***