Atas temuan ini, Bima Arya yang juga sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mengaku akan melaporkan hal ini kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim.
Baca Juga: Nggak Cuma Kota Bogor, Pemerintah Kota Bekasi juga Buka Nomor Layanan Khusus Pengaduan PPDB Online
Hal itu disampaikan guna mengevaluasi sistem jalur zonasi dalam PPDB.
"Kita nggak siap sistemnya, itu zonasi ketika sistem data kependudukan masih bisa diakali dan juga infrastruktur pendidikan belum merata," kata Bima Arya.
Diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor secara resmi mengundur waktu pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setingkat SMPN yang ada di Kota Bogor.
Pengumuman PPDB SMPN yang semula dijadwalkan akan berlangsung pada Senin 10 Juli 2023, diundur sehari pada Selasa 11 Juli 2023.
Keputusan ini sendiri dilakukan menyusul banyaknya temuan pelanggaran data kependudukan yang digunakan peserta PPDB dalam pendaftaran masuk sekolah tersebut.
"Jadi hasil di lapangan menunjukan bahwa ditemukan banyak pelanggaran (data kependudukan). Ada KK yang palsu, KK yang di update tapi tidak sesuai antara domisili dan juga dokumen yang ada," kata Bima Arya kepada wartawan, Jumat 7 Juli 2023.
"Saya memutuskan untuk membentuk tim khusus untuk membongkar dan menelusuri, sekaligus juga memastikan bahwa semua sesuai dengan aturan," sambung dia.
Di akun instagram pribadinya pada Rabu 5 Juli 2023, Wali Kota Bogor Bima Arya juga membuka nomor pengaduan khusus jika ada kecurangan dalam proses PPDB Jabar tingkat SMA yang dilaksanakan secara online ini, maka bisa disampaikan langsung disertai bukti pendukungnya.
“Banyaknya laporan yang masuk, maka saya sedang mengumpulkan data dan lakukan investigasi,” tulis Bima Arya.***
