METROPOLITAN.ID - Proyek revitalisasi Jembatan Otto Iskandardinata (Jembatan Otista) Kota Bogor disebut tidak hanya berdampak terhadap arus lalu lintas, tapi juga berdampak terhadap kelangsungan pada pelaku usaha di Kota Bogor.
Khususnya pelaku usaha yang ada di sekitar lokasi proyek revitalisasi Jembatan Otista.
"Kami ingin mengetahui, apakah OPD terkait sudah melakukan pendataan bagi pelaku usaha UMKM dan Berapa jumlah pelaku usaha yang terdampak dan potensi kerugian mereka dari pembangunan jembatan otista,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bahkri saat memanggil Dinas Koperasi UKM Perdaganagn dan Perindustrian (DiskopUKMdagin), Jumat 19 Mei 2023 lalu.
Baca Juga: Sidak Proyek Revitalisasi Jembatan Otista, DPRD Kota Bogor Minta Kontraktor Tambah Pekerja
Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bogor berharap agar Pemerintah Kota Bogor tidak hanya fokus pada kajian teknis semata. Tetapi Pemerintah Kota Bogor harus mengkaji dampak ekonomi para pelaku usaha. Tidak hanya di sekitar Jembatan Otista, tapi juga di Kota Bogor secara keseluruhan.
Kajian ekonomis nantinya diharapkan menjadi acuan dalam mengambil langkah dan rencana strategis dari mulai pemetaan, relokasi dan evaluasi dari dampak pembangunan Jembatan Otista.
“Kami ingin memastikan, upaya dan langkah apa saja yg dilakukan pemerintah kota Bogor. Karena, ada dampak kerugian yang diterima oleh para pelaku usaha. Apakah, dengan cara merelokasi atau memberikan bantuan utk pelaku UMKM. Jangan sampai, pelaku usaha khususnya UMKM sampai gulung tikar,” tegas Akhmad Saeful Bakhri.
Baca Juga: Kajian Pembahasan Raperda Belum Siap, DPRD Kota Bogor Sentil Disperumkim
Lebih lanjut, politisi dari Fraksi PPP ini mengatakan pembangunan jembatan otista yang direncanakan memakan waktu 7,5 bulan ini tentunya tidak hanya berpengaruh bagi pelaku usaha UMKM saja.
Penurunan okupansi hotel di Kota Bogor harus menjadi perhatian.
"Dari penyampaian yang disampaikan OPD terkait, dampak ekonomi diminggu pertama pembangunan pelaku usaha memgalami penurunan omset hampir 60 persen. Namun, seiring adanya rekayasa lalin dan solusi lainnya angka ini terus menurun,” jelas Akhmad Saeful Bakhri.
Baca Juga: PKL Ngadu ke DPRD Lantaran Cuma Jadi 'Objek' Pemerintah, Komisi II Bilang Begini
Komisi IV DPRD Kota Bogor pun meminta Pemerintah Kota Bogor untuk mengambil langkah cepat dan strategis serta solutif dalam persoalan ini.
Akhmad Saeful Bakhri meminta Pemerintah Kota Bogor untuk mengkaji dan mengkalkulasi apa yang tadi disampaikan oleh dinas terkait. Bahwa ada potensi dampak kerugian bagi pelaku usaha di Kota Bogor