Kota (Pemkot) Bogor terus mengembangkan skema transportasi berbasis Buy The Service (BTS). Rencana tambahan dua koridor, yakni koridor 3 dan 4, terus dipercepat realisasinya. NIATAN itu kembali dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) lanjutan antara Pemkot Bo­gor dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dalam hal ini Badan Peng­elola Transportasi Jabodeta­bek (BPTJ), di Kantor BPTJ, Jakarta, Senin (28/11) pagi. Rapat tersebut dipimpin Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dan Direktur Pra­sarana yang juga merangkap sebagai Plh Kepala BPTJ, Zamrides. Dedie juga di­dampingi kepala Bappeda, kepala Dinas Perhubungan (Dishub) dan ketua Kodjari. Percepatan koridor 3 dan 4 pada skema BTS Biskita di­anggap penting. Di mana trayek yang dilayani pada koridor 3 adalah Terminal Bubulak-Sukasari/Lawang­gintung. Sedangkan koridor 4 melayani Ciawi-Pomad/Ciparigi. Koridor 3 ini me­miliki panjang 25,4 kilome­ter dan koridor 4 sepanjang 36,0 kilometer. ”BTS Kota Bogor menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Bahkan, load fac­tor penumpang di BTS Kota Bogor sudah mencapai 154 persen dengan rata-rata jum­lah penumpang mencapai 20.412 orang per hari,” jelas Dedie. Dedie menambahkan, Biskita kini sudah menjadi moda transportasi alternatif yang begitu diminati masy­arakat. Sehingga Pemkot Bogor masih memerlukan dukungan untuk menambah koridor. Total penumpang sampai saat ini adalah 4.728.484 orang. Soal sistem dua koridor tambahan itu akan dilaks­anakan melalui lelang dengan mengikutsertakan badan hukum dalam satu konsor­sium melalui program kon­versi 3 : 1. Namun tak menutup kemungkinan melalui pro­gram lain, yaitu mengganti angkot konvensional dengan angkot listrik. Tergantung nilai satu angkot listrik yang dapat mengkonversi lebih dari tiga angkot. Jika melihat harga angkot listrik dibanding harga ang­kot saat ini, konsep lain ada­lah mengkonversi angkot konvensional melalui kon­versi atau retrovit atau membangun angkot eksisting bertenaga BBM menjadi ber­tenaga listrik. Namun, ini tetap harus mendapat du­kungan pemerintah. ”Terkait penerapan Biskita, sudah ada kajiannya. Yang pasti harus kita lihat dulu apakah akan diterapkan Ja­nuari 2023, tapi tentu ada kaitan dengan rerouting dan sebagainya. Besaran atau kisaran tarifnya harus realis­tis, tetap mengakomodasi kepentingan masyarakat,” urai Dedie. Di tempat yang sama, Plh Kepala BPTJ, Zamrides, men­gatakan, saat ini BTS Kota Bogor sedang dalam proses menyiapkan aturan dengan melakukan survey Ability to Pay dan Willingness to Pay yang dapat dijadikan dasar pengambilan tarif. Saat ini prosesnya sedang menyiap­kan SK Wali Kota mengenai tarif Angkutan Kota. SK dimaksud akan disam­paikan ke Kementerian Per­hubungan, dalam hal ini BPTJ, untuk diusulkan ke­pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai be­saran tarif yang akan diber­lakukan dalam bentuk Pera­turan Menteri Keuangan (PMK). ”Pada dua koridor yang belum beroperasi, kami merekomen­dasikan pembiayaan subsidi BTS dapat direalisasikan Pe­merintah Kota Bogor dengan APBD. Ini sebagai komitmen Kota Bogor dalam melanjutkan program stimulus berupa sub­sidi angkutan umum oleh Kementerian Perhubungan,” ungkap Zamrides. Rapat Wali Kota Bogor dengan Menteri Perhubung­an belum lama ini juga mendorong swasta untuk turut bersedia memberikan pelayanan di dua koridor yang belum terlayani Biskita Trans Pakuan secara mandiri, dengan nilai biaya pokok rata-rata sebesar Rp5.852 per penumpang. Menurut Zamrides, hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat yang mengguna­kan transportasi Biskita me­rasa sudah sesuai standar pelayanan. Standar layanan tersebut meliputi keamanan, kenyamanan, keselamatan, keterjangkauan, keteraturan dan kesetaraan. Selain itu, tambah dia, data menunjukkan masyara­kat yang menggunakan Biski­ta merasa sesuai terhadap rute yang diberikan, dengan nilai persentase rata–rata 70 persen. Rute yang diterapkan Biskita dapat menjangkau dan mengintegrasikan pe­numpang untuk dapat ber­gerak ke tempat tujuan. Hal ini menunjukkan angka ke­naikan dari waktu ke waktu. ”Masyarakat yang meng­gunakan transportasi Biskita merasa sangat terbantu. Pe­langgan Biskita juga dapat melaporkan dan memberi masukan terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat demi memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat Kota Bogor,” katanya.(*/eka/py)