Kota (Pemkot) Bogor terus mengembangkan skema transportasi berbasis Buy The Service (BTS). Rencana tambahan dua koridor, yakni koridor 3 dan 4, terus dipercepat realisasinya.
NIATAN itu kembali dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) lanjutan antara Pemkot Bogor dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dalam hal ini Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), di Kantor BPTJ, Jakarta, Senin (28/11) pagi.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dan Direktur Prasarana yang juga merangkap sebagai Plh Kepala BPTJ, Zamrides.
Dedie juga didampingi kepala Bappeda, kepala Dinas Perhubungan (Dishub) dan ketua Kodjari. Percepatan koridor 3 dan 4 pada skema BTS Biskita dianggap penting.
Di mana trayek yang dilayani pada koridor 3 adalah Terminal Bubulak-Sukasari/Lawanggintung. Sedangkan koridor 4 melayani Ciawi-Pomad/Ciparigi.
Koridor 3 ini memiliki panjang 25,4 kilometer dan koridor 4 sepanjang 36,0 kilometer. ”BTS Kota Bogor menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Bahkan, load factor penumpang di BTS Kota Bogor sudah mencapai 154 persen dengan rata-rata jumlah penumpang mencapai 20.412 orang per hari,” jelas Dedie.
Dedie menambahkan, Biskita kini sudah menjadi moda transportasi alternatif yang begitu diminati masyarakat. Sehingga Pemkot Bogor masih memerlukan dukungan untuk menambah koridor.
Total penumpang sampai saat ini adalah 4.728.484 orang. Soal sistem dua koridor tambahan itu akan dilaksanakan melalui lelang dengan mengikutsertakan badan hukum dalam satu konsorsium melalui program konversi 3 : 1.
Namun tak menutup kemungkinan melalui program lain, yaitu mengganti angkot konvensional dengan angkot listrik.
Tergantung nilai satu angkot listrik yang dapat mengkonversi lebih dari tiga angkot.
Jika melihat harga angkot listrik dibanding harga angkot saat ini, konsep lain adalah mengkonversi angkot konvensional melalui konversi atau retrovit atau membangun angkot eksisting bertenaga BBM menjadi bertenaga listrik.
Namun, ini tetap harus mendapat dukungan pemerintah. ”Terkait penerapan Biskita, sudah ada kajiannya. Yang pasti harus kita lihat dulu apakah akan diterapkan Januari 2023, tapi tentu ada kaitan dengan rerouting dan sebagainya. Besaran atau kisaran tarifnya harus realistis, tetap mengakomodasi kepentingan masyarakat,” urai Dedie.
Di tempat yang sama, Plh Kepala BPTJ, Zamrides, mengatakan, saat ini BTS Kota Bogor sedang dalam proses menyiapkan aturan dengan melakukan survey Ability to Pay dan Willingness to Pay yang dapat dijadikan dasar pengambilan tarif.
Saat ini prosesnya sedang menyiapkan SK Wali Kota mengenai tarif Angkutan Kota. SK dimaksud akan disampaikan ke Kementerian Perhubungan, dalam hal ini BPTJ, untuk diusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai besaran tarif yang akan diberlakukan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
