Warga Minta Ada Portal di Jalur Tambang

METROPOLITAN.ID - Ren­cana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan Pe­merintah Provinsi Jawa Ba­rat (Pemprov Jabar) membangun jalur tambang sangat diharapkan masyara­kat. Sebab, hal itu sebagai solusi jangka panjang me­macah masalah seputar lalu lintas kendaraan angkutan tambang.

Namun, warga di sejumlah wilayah jalur lintasan jalan tambang di Kecamatan Gunungsindur, Parungpan­jang, dan Rumpin berharap agar ada solusi jangka pendek untuk teknis lapangan ter­kait penanganan lalu lintas kendaraan angkutan tambang.

”Kami berharap segera ada kebijakan yang bisa jadi so­lusi jangka pendek dalam mengatur dan menertibkan lalu lintas kendaraan angku­tan tambang,” ungkap Ketua Umum Aliansi Gerakan Jalur Tambang, Junaedi Adi Putra.

Ia menjelaskan kebijakan tersebut sangat penting guna meminimalisasi ter­jadinya kemacetan dan ke­celakaan lalu lintas akibat aktivitas lalu lalang truk tambang yang masih sering terjadi di sejumlah wilayah jalur lintasan tambang.

Baca Juga: Usai Jalur Tambang Dibangun, Truk Besar Dilarang Masuk Jalan Kabupaten

”Jadi selain penegakan Per­bup 120 Tahun 2021, juga harus ada solusi jangka pen­dek seperti pembentukan pos jaga dan pemasangan portal pembatas,” jelas Junaedi ke­pada Metropolitan, kemarin.

Hal senada disuarakan Eman Suherman, tokoh muda Ke­camatan Parungpanjang, yang berharap agar semua pihak terkait, khususnya Dinas Per­hubungan (Dishub), agar dapat membuat pos jaga dan pemasangan portal di titik strategis jalur lintasan truk tambang.

”Selain optimalisasi penega­kan Perbup 120/2021, juga diperlukan solusi lainnya seperti adanya pos jaga dan portal. Hal ini diperlukan agar tidak ada lagi oknum yang selama ini diduga ber­main di balik Perbup Bogor,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bi­dang Lalu Lintas Jalan Dishub Kabupaten Bogor Dadang Kosasih mengatakan, semua hal itu telah menjadi atensi dan bagian yang akan dija­dikan agenda kerjanya.

Baca Juga: Komisi III Bantu Percepat Bangun Jalur Tambang

”Tentu soal penanganan lalu lintas angkutan tambang kita perhatikan, termasuk soal penegakan Perbup Bo­gor 120 maupun usulan pe­masangan portal. Nanti akan kami diskusikan dengan jajaran, serta menunggu arahan pimpinan,” ucapnya.

Ia menjelaskan saat ini Dishub terus melakukan koordinasi dengan semua stakeholder, baik unsur Sa­tuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun instansi lain yang terkait penanganan lalu lintas jalan agar lebih maksimal.

”Karena ada pula skala prioritas seperti penanganan masalah lalin di kawasan Puncak yang sudah menjadi atensi di tingkat nasional. Namun, kita juga tetap mela­kukan upaya pembenahan dan penanganan masalah lalin di wilayah lainnya,” beber Dadang. (sir/suf/run)