Tekan Angka Pengangguran, Ketua Komisi IV DPRD Minta Pemkab Bogor Maksimalkan Potensi UMKM

METROPOLITAN.id - Untuk mengantisipasi melambungnya angka pengangguran di Kabupaten Bogor, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Muad Khalim meminta Pemkab Bogor memaksimalkan potensi UMKM.

Baca Juga: Dipanggil DPRD, Camat se-Kota Bogor Ngeluh Banyak Kantor Kelurahan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki

Hal tersebut dilakukan seriring dengan adanya kabar sejumlah perusahaan besar akan meninggalkan Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Anisa Marsela, Pantarlih Cantik di Bogor Rela Hujan-hujanan Masuk Kampung demi Coklit Data Pemilih

Menurut Muad, penguatan UMKM menjadi solusi terbaik untuk mengatasi pengangguran dan memulai memandirikan masyarakat dengan usaha kecil mereka.

Baca Juga: Punya Gedung Baru Bawaslu Kabupaten Bogor Kekurangan Pegawai

"Selain SKPD yang mebidangi persoalan Industri dan UMKM, Komisi II DPRD Kabupaten Bogor yang membidangi UMKM juga harus turut aktif dalam membesarkan UMKM di Kabupaten Bogor dengan cara memaksimalkan anggaran dan mengoptimalkan program-program strategis," kata Muad.

Baca Juga: Pegawai Dinsos Kota Bogor Dicekoki Motivasi di Bandung, Dedie A Rachim Apresiasi

“Ini terkait dengan UMKM di Komisi II. Ini harusnya didorong besar oleh UMKM, bagaimana mengatasi pengangguran. Ya dengan UMKM, tidak ada jalan lain untuk atasi itu. Kita harus siap alokasikan anggaran untuk UMKM, supaya tenaga kerja kita menjadi mandiri,” sambung dia.

Baca Juga: Dukung Upaya Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemkab Bogor Gelar Rakor PUG

Muad juga menilai persoalan pengangguran di Kabupaten Bogor tak akan teratasi jika pemerintah daerah serta masyarakat bergantung kepada perusahaan-perusahaan besar.

Baca Juga: Ini Wilayah Penyumbang PBB Tertinggi dan Terendah di Kota Bogor

“Jangan pernah bergantung pada perusahaan, tidak akan pernah mandiri kalau kita bergantung pada perusahaan. Saya dari dulu tidak suka ketergantungan kepada pekerja di perusahaan. Maunya orang kita jadi pengusaha mandiri,” kata dia.

Baca Juga: Plt Bupati Bogor Ingin Perangkat Daerah Lebih Matang Lakukan Kalkulasi Biaya dan Perencanaan Kegiatan