METROPOLITAN - kalangan tenaga pendidik, kependidikan dan pemerhati pendidikan berharap, dalam lelang jabatan khususnya bagi calon Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bogor, dilakukan secara kompetisi yang fair dan objektif sehingga dapat diperoleh calon pemimpin terbaik dan mampu mencari solusi. Atau, setidaknya bisa bersikap lebih tegas, adil serta mampu dalam menerapkan kebijakan dan peraturan tanpa tebang pilih. Karena menurut mereka lelang jabatan (open bidding) berpotensi menghasilkan petinggi yang berintegritas dan kompeten. Tapi, harus dilakukan lewat seleksi yang ketat.
Sebab, bila tampil lewat seleksi terbuka serta bukan ’titipan’ dari siapa pun termasuk kalangan partai politik, akan mampu mewujudkan Good Governance dalam birokrasi. ”Kalau seleksinya benar-benar mengacu kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil serta Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta tidak adanya intervensi dari luar, sudah pasti akan menghasilkan pejabat yang bijak, tegas dan akan lebih leluasa bertindak lugas,” ujar sejumlah Mantan Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN), di antaranya DS, kepada Metropolitan, dalam menanggapi lelang jabatan kadisdik, akhir pekan kemarin.
Mengingat, skema lelang jabatan bertujuan menciptakan kompetisi yang fair dan objektif sehingga diperoleh calon pemimpin terbaik. Selain itu, dengan terobosan barunya ia akan mampu membenahi instansinya yang selama ini dinilai ’kurang’ bijak dan tegas. Apalagi, selama ini skema lelang jabatan sesungguhnya bukan hal baru, khususnya bagi disdik.
Hal senada juga disampaikan pemerhati Pendidikan Kota Bogor kepada Metropolitan, Pandi Santoso. Ia berharap seleksi calon kadisdik ini benar-benar dilakukan secara transparan. Bahkan, prosesnya dilaksanakan secara akuntabilitas di antaranya kejelasan alasan pengambilan keputusan (answerability) dan adanya pemberian sanksi terhadap kesalahan dari pihak-pihak bertanggung jawab (enforcement). Mengingat, kata Pandi, dalam skema lelang jabatan terdapat clear-cut penanggung jawab yang jelas di setiap tahapannya.
Bahkan, lanjut Pandi, penanggung jawab dari setiap tahapan seleksi harus pula menelusuri dengan jelas, mulai dari tahapan seleksi administratif, penulisan makalah ilmiah, assessment via konsultan hingga wawancara. ”Jadi, berbagai instansi pemerintahan boleh saja menyusun detail tahapan lelang jabatan yang berbeda, namun semuanya memiliki satu kesamaan yakni adanya keterbukaan proses,” kata Pandi Santoso, yang juga salah seorang pengurus PGRI Kota Bogor.Hal itu harus dilakukan, menurut Pandi Santoso, karena selama ini pejabat dari hasil open bidding khususnya di Disdik Kota Bogor, belum sesuai dengan harapan reformasi birokrasi. Terutama dalam konteks reformasi pelayanan publik dan birokrasi Public Sector Management (PSM). Karena, PSM tidak hanya terkait perampingan jumlah pegawai dan pengendalian biaya tetapi lebih kepada peningkatan kinerja dan mendukung terciptanya manajemen SDM yang optimal. ”Mudah-mudahan, hal tersebut menjadi perhatian pengambil kebijakan dan keputusan. Sehingga mutu dan kualitas pendidikan di Kota Bogor semakin meningkat,” imbuh mantan kasi kurikulum pendidikan dasar itu.
(tur/ar/ram/dit)
