METROPOLITAN - Pemerintah Kota Bogor melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bogor dikabarkan sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp4,5 miliar untuk menebus ijazah para lulusan siswa yang masih tersimpan di beberapa sekolah. Selain untuk menebus ijazah, uang itu akan digunakan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Kota Bogor
Walaupun belum memiliki kekuatan hukum, program yang digulirkan DPRD dan Pemerintah Kota Bogor ini disambut gembira masyarakat, terutama para siswa lulusan sekolah yang ijazahnya masih tersimpan di beberapa sekolah. Mereka memang belum melunasi kewajiban administrasi keuangannya di sekolah.
Menanggapi hal ini, Kepala SMK Negeri 2 Kota Bogor, Joko Mustiko, mengatakan uang sebesar itu belum cukup menebus ijazah dan melunasi tunggakan BPJS. Sebab, banyak sekolah yang ada di Kota Bogor, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK negeri dan swasta yang jumlahnya ratusan. “Pastinya kalau dibiayai sebanyak itu jelas tidak akan mencukupi. Yang ada justru malah jadi ribut,” kata Joko.
Menurut Joko, dengan adanya program ini pihak sekolah merasa disudutkan karena terkesan menahan ijazah siswa. Ngambil ijazah itukan tidak bayar. Banyaknya ijazah yang ditinggal di sekolah, karena para siswa belum menyelesaikan kewajiban administrasinya kepada sekolah. Kalau di SMK Negeri 2, mereka datang ke sekolah saja, saya yakin pasti ijazah itu akan diberikan,” ucapnya.
Ia juga mengatakan, program ini harus disosialisasikan kepada masyarakat terlebih dahulu. Sehingga masyarakat akan mengetahuinya dengan jelas. “Jangan kami disudutkan lagi dengan masyarakat mengenai soal ijazah ini. Nanti kita yang pusing harus menjelaskan lagi kepada mereka,” tegas Joko. (ber/ar/els)
