METROPOLITAN – Program Organisasi Penggerak (POP) menuai sorotan, setelah be­berapa lembaga yang awalnya mau bergabung malah me­milih mengundurkan diri. Terbaru, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memutuskan tidak bergabung dalam program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Keputusan tersebut disam­paikan dalam keterangan tertulis PGRI tentang Per­nyataan Sikap PGRI Terkait Program Organisasi Peng­gerak Kemendikbud RI. Ketua Umum Pengurus Be­sar PGRI, Unifah Rosyidi, mengatakan, ada sejumlah pertimbangan PGRI mundur sebagai peserta Organisasi Penggerak Kemendikbud meski telah menjadi organi­sasi penggerak terpilih. Sebelumnya, Lembaga Pen­didikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pim­pinan Pusat (PP) Muham­madiyah juga menyatakan mundur dari partisipasi aktif dalam POP. ”Menyerap aspirasi dari anggota dan pengurus daerah, Pengurus Besar PGRI mela­lui Rapat Koordinasi bersama Pengurus PGRI Provinsi Seluruh Indonesia, Perangkat Kelengkapan Organisasi, Ba­dan Penyelenggara Pendidi­kan dan Satuan Pendidikan PGRI yang dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Juli 2020 memutuskan tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud,” papar Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi, dalam keterangan tertulis, Jumat (24/7). Salah satu pertimbangan PGRI mundur adalah PGRI memandang bahwa dana yang telah dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apa­bila digunakan untuk mem­bantu siswa, guru/honorer, penyediaan infrastruktur di daerah, khususnya di 3T da­lam menunjang Pembelaja­ran Jarak Jauh (PJJ) di masa pandemi. Selain itu, PGRI juga me­mandang perlu kehati-hati­an dalam penggunaan ang­garan POP yang harus dip­ertanggungjawabkan secara baik dan benar berdasarkan Standar Akuntansi Pemerin­tah. ”Mengingat waktu pelaks­anaan yang sangat singkat, kami berpendapat bahwa program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta menghin­dari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemu­dian hari,” paparnya. PGRI juga berharap Kemen­dikbud memberikan perha­tian yang serius dan sungguh-sungguh pada pemenuhan kekosongan guru akibat tidak ada rekrutmen 10 tahun ter­akhir. Meski begitu, sebagai mitra strategis pemerintah dan pemerintah daerah, PGRI menyatakan berkomit­men terus membantu dan mendukung program pe­merintah dalam memajukan Pendidikan Nasional. (kps/feb/py)