METROPOLITAN- Di masa pandemi ini, eko­nomi dalam negeri men­galami pukulan yang sang­at besar. Untuk itu, inter­vensi pemerintah sangat diperlukan, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemen­dikbud) melalui Sistem Informasi Pengadaan Se­kolah (SIPLah) akan mem­berdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UM­KM). SIPLah ini merupakan sistem elektronik yang di­gunakan untuk pengadaan barang dan jasa oleh sa­tuan pendidikan. Ada pun hal ini telah dilakukan sejak Juli 2019. Dengan adanya pandemi ini, diharapkan aksesnya pun semakin ma­sif. “Akhir-akhir ini kita punya berbagai tantangan yang mengakibatkan penurunan kegiatan ekonomi. Untuk mencegah kondisi pereko­nomian tidak semakin buruk, unsur kegiatan dan pengeluaran pemerintah menjadi penting. Untuk itu, kita harus mengelola dan merealisasikan anggaran lebih cepat dan tetap men­jaga mutu penggunaan dana pemerintah,” ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud, Ainun Naim, dalam webinar, Senin (3/8). Satuan pendidikan seba­gai pelaku dalam pengelo­laan dan penggunaan dana belanja barang dan jasa untuk melayani masyarakat menjadi penting. Penggu­naan dan pengelolaan dana tersebut harus di­kelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. “Untuk itu, penggunaan SIPLah ini menjadi penting. Tak hanya mempercepat pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan, tapi juga dikelola dengan baik. Diprioritaskan produk dan jasa dalam negeri yang memberikan kontribusi dalam upaya menggerakkan UMKM,” ujarnya. Dalam pembelian barang maupun jasa, satuan pen­didikan harus mencari data atau informasi atas kewajaran harga melalui harga pasar setempat, in­formasi resmi, instansi pe­merintah atau informasi lain yang bisa dipertang­gungjawabkan. “Penyedia barang dan jasa yang dipilih harus di­percaya satuan pendidikan, karena pasar daring se­perti pasar pada umumnya, pendaftaran barang dan jasa relatif bebas, tidak dia­tur peraturan. Dengan be­gitu, tidak seluruh barang yang ditawarkan mitra pa­sar daring melalui SIPLah semata-mata langsung bisa dibeli begitu saja, tapi harus tetap dilakukan eva­luasi, baik aspek kualitas maupun aspek harga,” tu­turnya.(jp/feb/py)