METROPOLITAN - Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian memimpin sidang Senat terbuka pengu­kuhan Guru Besar Universitas Pertahanan (Unhan) Laksam­ana Muda TNI (Purn) Supar­tono sebagai Guru Besar Ilmu Pertahanan Bidang Teknologi Kemaritiman, yang digelar di Kampus Bela Negara Unhan, Kamis (13/8). Rektor Unhan mengatakan, bertambahnya guru besar bagi Unhan patut kita syukuri ber­sama, karena mutu dan eksis­tensi Universitas Pertahanan akan semakin unggul sesuai visi Unhan menjadi World Class Defense University pada 2024. Hal itu sebagai jawaban atas tantangan perguruan tinggi dalam mencetak generasi bangsa berkualitas, sehingga memerlukan sosok yang pro­fesional dalam bidangnya. Dalam kesempatannya, Lak­samana Muda TNI (Purn) Su­partono memaparkan orasi ilmiah tentang ‘Manajemen Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil Terluar dalam Mening­katkan Pertahanan dan Kea­manan Negara’. Indonesia se­bagai negara kepulauan dip­eroleh melalui Konvensi Hukum Laut Internasional (United Nation Convention On The Law of The Sea (UNCLOS) 1982, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982. Pemerintah Indonesia telah menjabarkan lima tujuan yang akan dicapai yaitu meningkat­nya kesejahteraan masyarakat pesisir, meningkatnya peran sektor kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, pe­ningkatan gizi masyarakat melalui peningkatan daya du­kung konsumsi ikan dan pe­ningkatan peran laut sebagai pemersatu bangsa. Strategi pemberdayaan meli­puti peningkatkan kesejahte­raan penduduk lokal setempat, pemberdayaannya perlu dila­kukan secara terintegrasi an­tara pemberdayaan potensi ekonomi dengan pertahanan dan keamanan serta pember­dayaannya sebaiknya disera­hkan sepenuhnya kepada TNI. Pemerintah melakukan be­berapa kebijakan mengubah paradigma dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, mela­kukan perlindungan secara khusus terhadap pulau-pulau kecil terluar, menempatkan penduduk pada pulau-pulau kecil terluar tidak berpeng­huni melalui program trans­migrasi, meningkatkan program pemberdayaan masyarakat, dan perlu diberikan jaminan biaya hidup dan insentif bagi penduduk. Untuk potensi pertahanan dan keamanan, pemerintah perlu melakukan beberapa kebijakan, antara lain pening­katan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan laut, dan peningkatan personel pengamanan di wilayah stra­tegis di perbatasan laut. Acara ini dihadiri para Guru Besar Unhan, para Rektor Un­han sebelumnya, Pejabat Ese­lon I, II dan III Unhan, para tamu undangan yang hadir melalui vidcon antara lain Se­kjen Kemhan beserta Pejabat Eselon I lingkungan Kemhan, pejabat di lingkungan Mabes TNI dan angkatan antara lain Kadisdikal, Sestama BNPT, Kepala BNPB, Sekjen Wantanas, Kepala PPSDK, Kepala STIN dan Komandan PMPP, Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pimpinan Perguruan Tinggi Mitra Uni­versitas Pertahanan antara lain UI, ITB, IPB, UGM, ITS, UNAIR, UB, Dekan UHT, UNPAD, UNJ serta Alumni AAL tahun 1984 dan Dubes RI di Kabul Mayjen TNI (Purn) Arief Rahmah. (re/feb/run)