METROPOLITAN – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta Kementerian Pendidi­kan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan perpanjangan pendataan nomor handphone (HP) subsidi kuota gratis. Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI, Heru Purno­mo, mengatakan, hingga 11 September tidak semua nomor HP warga di satuan pendidikan telah terinput datanya di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hingga akhirnya diperpanjang sampai 15 September 2020. ”Kami meminta proses entri maupun verifikasi dan validasi diperpanjang tanpa batas cut off, karena bisa muncul kendala teknis seperti HP rusak, HP hilang, ganti HP yang baru, ganti nomor HP, jaringan tidak support dan lain-lain,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (14/9). Dia pun mempertanyakan efektivitas pembagian kuota internet apabila pendataan tidak 100 persen. Sebab, hingga saat ini nomor yang terdata belum sampai 50 persen. Itu menunjukkan bahwa Kemendikbud serta Pemerintah Daerah (Pemda) tidak memiliki pemetaan akurat terkait Pembelaja­ran Jarak Jauh (PJJ), seperti berapa banyak siswa melakukan PJJ daring, luring maupun campuran. ”Selain itu, berapa banyak siswa yang punya HP atau punya jaringan internet. Besarnya selisih antara nomor yang sudah terdaftar dengan target jumlah siswa yang akan diberikan bantuan menunjukkan implementasi PJJ tidak berlangsung sebagaimana mestinya,” imbuhnya. Selain pengumpulan data, dirinya juga mengkha­watirkan penggunaan kuota 35 GB oleh para siswa akan dipakai bukan untuk belajar. Lalu tidak semua siswa membutuhkan bantuan kuota tersebut. “Apalagi dari siswa yang nomornya didaftarkan tidak seluruhnya melaksanakan PJJ daring, sehingga bantuan kuota internet tidak akan maksimal digunakan,” tambahnya.(jp/feb/py)