METROPOLITAN - Kemen­terian Pendidikan dan Kebu­dayaan (Kemendikbud) me­nyiapkan skema kedua untuk mengantisipasi kuota internet gratis terbuang sia-sia setelah masa aktif habis. Caranya dengan melakukan black list terhadap domain web atau aplikasi, di mana hanya yang terpilih yang bisa diakses tanpa menggunakan kuota. Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud, Evy Mulyani, mengatakan bahwa terkait penerapannya, pola itu masih dalam diskusi dan tengah dikaji efektivitasnya. “Untuk penerapannya tentu tergantung hasil evaluasi se­cara menyeluruh dan proses diskusi dengan berbagai pe­mangku kepentingan,” ung­kapnya seperti dilansir Jawapos. com. Seperti diketahui, saat ini sistem pemakaian kuota di­bagi antara kuota belajar dengan kuota umum. Di ma­na kuota umum hanya dibe­rikan 5GB, sedangkan kuota belajar sisanya, tergantung jenjang pendidikan. Menurut pandangan berbagai pihak, hal ini merupakan langkah yang tidak efisien dalam mengelola uang negara ber­jumlah Rp7,2 triliun. Sebab, kuota akan hangus meski ma­sih menyisakan banyak kuota data. Alhasil, itu pun akan meng­hamburkan uang negara. Apa­lagi, ini adalah kebijakan ope­rator, yakni penggunaan kuo­ta berdasarkan time based, bukan volume based. Maka dari itu, skema baru tengah disiapkan untuk pemanfaatan yang lebih maksimal. Plt Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Ke­mendikbud, Hasan Chabibie, mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyusun skema agar kuota tersebut tidak hangus dan terbuang sia-sia. Skema tersebut adalah tidak meng­gunakan wait list atau apli­kasi kuota belajar ditiadakan. “Pola kedua yang lagi kita jajaki itu tidak menggunakan pendekatan wait list, tapi pen­dekatan black list. Artinya, semua boleh pakai kecuali (aplikasi) yang tidak boleh, ini lagi kami kaji terus. Kalau pi­lihan pertama kami kan tam­bahin 10 atau 15 (aplikasi) lagi, itu kan based time, ini yang sedang kami diskusikan,” je­lasnya.(re/feb/py)