METROPOLITAN - Kemen­terian Pendidikan dan Kebu­dayaan (Kemendikbud) me­luncurkan Program Merdeka Belajar Edisi Keenam tentang Transformasi Dana Pemerin­tah untuk Pendidikan Tinggi. Salah satunya adalah penda­naan melalui tingkat Indika­tor Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari delapan poin. Mendikbud, Nadiem Maka­rim, mengatakan, delapan poin itu merupakan penyeder­hanaan dari IKU sebelumnya. Sebab, perguruan tinggi tidak fokus pada pemenuhan indi­kator sebelumnya karena terlalu banyak. “Delapan IKU yang akan dimonitor dan diapresiasi dalam bentuk pendanaan oleh Kemendikbud. Kami seder­hanakan dengan delapan IKU saja, ini yang kami maksud dengan indikator utama yang akan menghasilkan perubahan terbesar,” terangnya dalam webinar Peluncuran Mer­deka Belajar Edisi 6, Selasa (3/11). Pertama, akan diukur dari sisi kualitas lulusan adalah apakah lulusan mendapat pekerjaan yang layak. Jadi, bukan hanya penyerapan di dunia kerja atau profesi apa yang dijalani, begitu juga dari sisi gaji. Kemudian, jum­lah mahasiswa di universitas yang mendapat pengalaman di luar kampus, baik menger­jakan project based learning, magang, mengajar, riset, proy­ek sosial atau berwirausaha diluar lingkungan kampus. “Ketiga, berapa jumlah do­sen yang punya pengalaman dan kelihatan di luar kampus. Pengalaman di industri, kam­pus lain, bagaimana penga­laman mereka dalam men­cari perspektif baru, men­cari pengalaman baru, dan experience baru,” tambahnya. Keempat adalah jumlah praktisi dari berbagai sektor yang diundang untuk menga­jar di kampus. Poin ini meru­pakan salah satu bentuk link and match antara dunia usaha fan kampus. Lalu sela­njutnya, riset yang dilakukan dosen dan bermanfaat bagi publik. “Keenam, adalah be­rapa prodi yang bekerjasama dengan mitra kelas dunia. Mitra itu bisa. Dari industri kelas dunia, Universitas kelas dunia, NGO (non govern­ment organization) atau mul­tilateral kelas dunia. Semakin banyak prodi yang bermitra dengan berbagai sektor, se­makin besar pernikahan ma­sal yang terjadi, dan makin banyak manfaat untuk ma­hasiswa,” imbuh Nadiem. Berikutnya adalah aktivitas di dalam kelas. Yang diukur adalah berapa jumlah mata kuliah yang penilaiannya ber­basis project based learning (PBL), kerja sama untuk men­ciptakan suatu portofolio atau proyek, atau menciptakan penemuan. Poin ini yang ter­penting, karena dia tidak menginginkan hanya belajar teori dalam kelas dan di akhir semester akan di tes. Hal itu kata dia tidak bisa mening­katkan kualitas SDM. “Kita ingin matkul (mata kuliah, red) yang bobot peni­laiannya itu berat di PBL, di mana mahasiswa bukan hanya belajar dari dosen, tapi juga dari kerja sama dan kolabo­rasi. Juga penilaian yang ber­basis case method atau ber­basis partisipasi murid-murid di dalam kelas itu, sehingga terjadi perdebatan dan inter­aksi yang menjadi nilai nanti­nya,” ucapnya. Terakhir, yakni berapa pro­di yang punya standar inter­nasional. Selain itu, ia berpe­san bagi para rektor dan dosen harus memikirkan apa yang sebenarnya diinginkan Ke­mendikbud dari penerapan ini. “Delapan IKU ini akan men­jelaskan arah perubahan ter­sebut. Apa yang ingin kita inginkan, apa langkah-langkah yang harus dikerjakan dan pelajari delapan IKU, ini akan jadi pedoman perubahan tiap perguruan tinggi dan akan ada apresiasi dalam bentuk pendanaan terhadap penca­paian IKU ini,” terangnya. Bagi PTN yang berhasil me­ningkatkan IKU untuk men­capai target, akan diberi tam­bahan pendanaan pada 2021. Alokasi dasar untuk PTN ini akan meningkat sebesar Rp800 miliar dan bonus sebesar Rp500 miliar untuk PTN yang berha­sil meningkatkan capaian IKU terbanyak dan mencapai tar­get yang ditetapkan Kemen­dikbud. (jp/feb/py)