METROPOLITAN – Kemen­terian Pendidikan dan Kebu­dayaan (Kemendikbud) me­nyampaikan bahwa jumlah sekolah yang memenuhi daftar periksa setiap harinya terus bertambah. Hal ini me­nandakan antusiasme satuan pendidikan untuk melakukan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) semakin besar. Demikian dituturkan Pelaks­ana tugas (Plt.) Direktur SMA (Kemendikbud), Purwadi Sutanto, saat menjadi salah satu pembicara pada diskusi tentang persiapan PTM yang digelar Forum Wartawan Pen­didikan dan Kebudayaan melalui daring, di Bogor, baru-baru ini. Untuk mendorong pening­katan jumlah sekolah yang siap melakukan PTM, sambung Purwadi, Kemendikbud akan mengevaluasi daftar periksa supaya lebih ringkas, padat, efektif dan efisien. “Saya menyampaikan salam hormat kepada guru-guru dan sekolah yang antusias mela­kukan persiapan agar segera membuka PTM Terbatas. Jum­lah sekolah yang setiap hari mengisi daftar periksa dari Kemendikbud itu terus ber­tambah,” kata Purwadi dalam Diskusi Pendidikan tentang Persiapan PTM Terbatas yang digelar Forum Wartawan Pen­didikan dan Kebudayaan (For­tadikbud) dan Kemendikbud di Bogor pada 16-18 April 2021. Namun, diakui Purwadi, ma­sih ada sekolah yang hingga hari ini belum mengisi daftar periksa tersebut. Inilah yang akan menjadi bahan evaluasi Kemendikbud untuk mem­percepat PTM Terbatas di semua sekolah dapat tercapai Juli 2021. Menurut Purwadi, ada be­berapa hal yang menyebabkan sekolah belum mengisi daftar periksa. Salah satunya karena begitu panjang daftar periksa yang harus diisi. Ia pun ber­pendapat nantinya daftar pe­riksa akan dibuat lebih singkat dan padat. Terlebih sebenarnya sebagian data yang diperta­nyakan dalam daftar periksa sudah ada dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang diisi sekolah secara berkala. ”Kita perlu duduk bersama terkait banyaknya pertanyaan yang disampaikan daftar pe­riksa. Harusnya yang penting-penting saja, sehingga sekolah bisa mengisi dengan cepat. Sebab, kalau sering (berpen­galaman) meminta data dari sekolah, data yang panjang lebar, (membuat) sekolah menjadi malas,” ungkapnya. Dalam kesempatan ini, Pur­wadi juga kembali memberi gambaran mengapa Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Pan­duan Penyelenggaraan Pem­belajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) diterbitkan bebe­rapa waktu lalu. Salah satu dorongan terkuatnya adalah karena tidak efektifnya Pem­belajaran Jarak Jauh (PJJ) da­ring. Pelaksanaan PJJ daring se­lama ini, diakui Purwadi, me­nimbulkan learning loss. ”Terutama di level bawah. PJJ daring harus pakai device. Sedangkan di daerah yang tidak terjangkau sinyal harus pakai guru kunjung,” bebernya. Tak hanya itu, proses PJJ pun semakin tidak efektif meng­ingat tugas yang diberikan guru kepada siswa ternyata tidak selalu dikerjakan. ”Ter­kadang orang tuanya yang mengerjakan. Jadi, selama PJJ yang sekolah orang tuanya, bukan anaknya,” terang Pur­wadi. Dari fenomena tersebut, ke­mudian muncul program vaksinasi nasional yang salah satunya diprioritaskan bagi pelayan publik dan lansia. Hal tersebut dikarenakan pelayan publik sering berhadapan dengan masyarakat, jadi harus sehat lebih dulu. Termasuk Guru dan Tenaga Kependidi­kan (GTK). “Seluruh GTK sudah vaksi­nasi akhir Juni, sehingga tahun ajaran baru kita sudah siap tatap muka semua sekolah,” kata Purwadi.(*/rez/py)