METROPOLITAN - Sejumlah guru madrasah dan Pendidikan Agama Islam (PAI) diminta mengembalikan Bantuan Sub­sidi Upah (BSU) yang mereka terima dari Kementerian Aga­ma (Kemenag). Hal ini dida­sarkan atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tahun anggaran 2020. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madra­sah, Muhammad Zain, menu­turkan, keharusan mengem­balikan disebabkan mereka ternyata telah mendapat bantuan sejenis lainnya, ter­masuk bantuan prakerja/BPJS Ketenagakerjaan. “Pada prinsipnya regulasi mengatur bahwa setiap guru tidak bisa menerima bantuan sejenis, sehingga BPK me­minta agar yang double di­kembalikan ke kas negara,” tegas Muhammad Zain di Jakarta, Minggu (2/1). “Setiap guru penerima bantuan sudah menandatangani Surat Per­nyataan Tanggung Jawab Mutlak atau SPTJM bahwa mereka bukan penerima atau belum menerima bantuan program kerja atau BSU lain­nya,” sambungnya. Zain menjelaskan, pihaknya sudah sejak awal berusaha mengantisipasi dan memini­malisasi potensi terjadinya guru menerima lebih satu kali bantuan (ganda). Seti­daknya ada tiga upaya yang sudah dilakukan. Pertama adalah melakukan verifikasi dan validasi data untuk me­mastikan para guru berhak menerima BSU dari Kemenag. Kedua, menyerahkan data yang telah diverifikasi dan validasi kepada BPJS Ketena­gakerjaan untuk kembali dila­kukan validasi data. Validasi kedua ini dilakukan untuk memastikan agar tidak ada yang double data untuk pe­nerima BSU. “Hasil verifikasi dan validasi dari BPJPS inilah yang kemudian di-SK kan sebagai yang berhak mene­rima bantuan,” jelas Zain. Meski proses verifikasi dan validasi sudah dilakukan dua kali, lanjut Zain, pihaknya menyiapkan upaya ketiga. Upaya tersebut adalah me­nerbitkan SPTJM. “Setiap penerima bantuan sudah menandatangani SPTJM di atas materai yang menya­takan bukan penerima ban­tuan program kerja atau BSU lainnya. Jika ternyata sudah menerima, berarti akan di­kembalikan. Jadi tidak double atau ganda,” sambungnya. Zain menambahkan, ada tahap lanjutan yang akan dilakukan dalam proses peng­embalian ini. Pihaknya sudah menerbitkan surat ke Kanwil Kemenag Provinsi untuk mela­kukan proses sosialisasi dan tindak lanjut. “Saya yakin setelah ada proses sosialisasi, para guru akan memahami dan menindaklanjutinya,” pungkasnya. (jp/feb/py)