METROPOLITAN - Seribu kepala desa, lurah dan apa­ratur desa dari seluruh Indo­nesia berkomitmen memper­cepat tersedianya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), setidaknya satu PAUD di satu desa. Kepala desa yang berkomit­men ini merupakan desa yang sama sekali belum memiliki PAUD atau sudah memiliki PAUD, namun belum terdaf­tar dalam Data Pokok Pendi­dikan (Dapodik). Menurut Dapodik 2021, masih terdapat sekitar 19 ribu desa yang be­lum mempunyai satuan PAUD. Adapun gerakan ini meru­pakan kerja sama antara Ke­menterian Desa Pembangu­nan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tek­nologi (Kemendikbudristek). Mendikbudristek, Nadiem Makarim, mengapresiasi kerja sama ini untuk mendo­rong kualitas penyelengga­raan pendidikan di desa se­bagai upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan desa. “Terkait PAUD, tugas kita masih banyak dan besar se­kali tantangannya. Menurut Dapodik 2021, masih terdapat sekitar 19 ribu desa yang be­lum mempunyai satuan PAUD. Padahal usia dini 0-6 tahun merupakan usia emas, di mana perkembangan manu­sia sangat pesat dari sisi kog­nitif, bahasa, sosial, emosio­nal dan moralitas,” jelasnya secara daring, Minggu (27/2). Pentingnya PAUD juga di­tegaskan Mendes PDTF, Ha­lim Iskandar. Pihaknya hendak melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa dan men­canangkan Pendidikan Desa Berkualitas sebagai salah satu targetnya. “Pendidikan berkualitas yang tersedia di lingkungan desa harus dapat dinikmati seluruh anak usia dini Indonesia yang tersebar di sekitar 80.000 desa di seluruh nusantara,” tuturnya. Hadirnya layanan PAUD berkualitas di setiap desa sangat dipengaruhi kepala desa, lurah dan aparatur desa lainnya yang merupa­kan garda depan pembangu­nan daerah. Para kepala desa yang hadir hari ini, diharapkan dapat menerus­kan program-program pe­merintah kepada seluruh masyarakat demi mewujud­kan pendidikan berkualitas di desa. “Giat pembangunan PAUD di desa meliputi peng­embangan kapasitas guru dan pendidik, pengelolaan insentif guru dan pendidik, implementasi Program Pem­berian Makanan Tambahan untuk mencegah stunting serta pembangunan sarana dan prasarana PAUD,” tandas Halim. (jp/feb/py)