METROPOLITAN - Seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali dibuka. Wakil Sekre­taris Jenderal PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Dudung Abdul Kodir, meminta pemerintah mem­prioritaskan guru-guru ho­norer yang sudah berusia lanjut. ”Pemerintah Pusat pada 2022 menyerahkan seleksi itu ke kabupaten/kota berdasarkan administrasi yang sudah ada. Itu sebetulnya yang menurut saya harus segera dilakukan, terutama guru yang usianya sudah lanjut, karena banyak guru honor yang sampai pen­siun tetap honor. Ini yang kita prihatin. Tidak ada pen­ghargaan, dedikasi atas per­juangan guru yang sudah mengabdi,” kata Dudung, kemarin. Dudung menyebut pemerin­tah sudah berjanji memberi­kan prioritas kepada guru PPPK yang lolos seleksi pada 2021, namun masih belum mene­rima penempatan. Pada 2022, mereka mendapatkan prio­ritas P1 menurut surat edaran dari Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2022. ”Bagi guru yang sudah dinyatakan lulus pada 2021, tapi belum menda­patkan formasi jumlahnya kurang lebih 167.000 itu akan diakomodasi pada 2022 se­bagai prioritas pertama atau P1,” jelas Dudung. Akan tetapi, sambung dia, para guru harus berharap agar kabupaten dan provinsi men­gusulkan jumlah sesuai kuo­ta yang lulus agar mereka semua bisa terangkat. Tetapi, apabila ada kabupaten/kota tidak mengusulkan sesuai jumlah kuota yang lulus passing grade berarti masih ada guru-guru yang tertinggal. ”Lagi-lagi ini harus ada koor­dinasi, komunikasi, dan ko­laborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” bebernya. Sebelumnya, Koordinator Nasional Perhimpunan Pen­didikan dan Guru (P2G), Sa­triwan Salim, menyebut, saat ini Indonesia kekurangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN). Kekurangan itu sudah masuk tahap darurat. ”Kita saat ini sedang mengalami darurat kekurangan guru ASN di sekolah negeri,” katanya. Ia juga menyebut, Indonesia masih membutuhkan 1,3 juta guru sampai 2024. Namun hingga 2022 berakhir, jumlah guru ASN tak bertambah lebih dari 300 ribu lewat skema rekrutmen PPPK. ”Sampai akhir 2022 ini pemerintah baru bisa merekrut 293 guru PPPK,” tuturnya. Satriwan juga menyesalkan dalam upaya perekrutan PPPK, proses rekrutmen guru tak berjalan mulus. Sebanyak 193 ribu guru yang ikut tes dan lolos masih belum menda­patkan formasi. ”Mereka (193 ribu guru, red) belum juga mendapatkan formasi dan mendapatkan SK, kenapa? Karena Pemda belum membuka formasi. Ini saya kira rekrutmen yang aneh,” tuturnya. (med/els/py)