METROPOLITAN.ID - Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy menampung aspirasi dari Bogor Dayeuh Ulama yang menyatakan membela warga Rempang atas terjadinya konflik agraria di Pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam audiensi yang digelar di Kantor DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy menyatakan akan menyampaikan aspirasi para ulama yang ada di Kota Bogor ke Pemerintah Pusat, DPR-RI dan kementerian terkait.
“Insya Allah apa yang menjadi penyampaian hari ini, ini adalah bentuk kepedulian kita sebagai umat. Tentunya rekomendasi ini akan saya kawal ke pemerintah pusat,” kata Rusli Prihatevy, Senin 25 September 2023.
Baca Juga: Proses Pemilihan Pengurus Baru KSP SB Disoal Mayoritas Anggota, Ini Penyebabnya
Dalam audiensi tersebut, Muhammad Irfan selaku juru bicara dari Bogor Dayeuh Ulama menyampaikan kepeduliannya kepada masyarakat Rempang.
Menurut dia, warga yang telah tinggal di pulau Rempang selama ratusan tahun itu tidak patut diperlakukan seperti penjahat, dimana mereka ditangkap, dianiyaya dan sebagainya.
Sehingga ia menegaskan bahwa didalam Undang-undang Dasar 1945, maksud dari kemerdekaan adalah melindungi komponen bangsa dan memakmurkan rakyatnya.
Baca Juga: Pameran di Tiongkok, Produk UMKM Indonesia Binaan Peruri Jadi Perhatian
“Kalau ini pembangunan atas nama investasi, berarti ini sudah melenceng dari UUD 1945,” ujar Irfan.
Adapun pernyataan sikap dari Bogor Dayeuh Ulama yang disampaikan ke DPRD Kota Bogor berisikan poin yang berbunyi bahwa masyarakat melayu Rempang memiliki hak atas tanah yang mereka tempati selama berabad-abad bahkan sebelum negara Indonesia merdeka.
“Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk menghormati hak atas ulayat adat melayu dan memberikan kemudahan bagi rakyat untuk mengurus administrasi dan pengelolaan, sebagaimana UU nomor 5 tahun 1990,” ujar Irfan.
Baca Juga: Kota Bekasi dan Kota Bandung Jadi Daerah Kasus HIV Tertinggi di Jawa Barat Tahun 2023
Kedua, Bogor Dayeuh Ulama mendesak pemerintah agar proyek Rempang Eco City dicabut sebagai proyek strategis nasional (PSN), karena sangat terlihat proyek tersebut terlalu ambisius bahkan dengan cara mengorbankan masyarakat. Negara pun mempertontonkan keberpihakan nyata kepada investor yang bernafsu menguasai pulau rempang untuk bisnis mereka.
Ketiga, Bogor Dayeuh Ulama mengutuk keras bila mana ada tindakan represif, intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada masyarakat pulau Rempang dan Galang. Sehingga masyarakat mengalami cidera, trauma dan kerugian materi. Dinamika pengerahan alat negara berupa alat keamanan dan kasus perampasan tanah milik masyarakat, menunjukkan negara tidak berpihak kepada masyarakat.
