METROPOLITAN.ID - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 4 Februari 2025.
Kunjungan ini dilakukan menyusul kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait distribusi gas LPG ukuran 3 kilogram yang sempat menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memberikan instruksi agar pengecer kembali diperbolehkan menjual gas LPG 3 kg setelah sebelumnya hanya bisa didapatkan di pangkalan resmi.
Baca Juga: Kasus OI 2021 Mencuat Lagi, Iwan Fals Diperiksa Polisi
Kebijakan tersebut diputuskan setelah munculnya berbagai keluhan dari masyarakat terkait kelangkaan gas bersubsidi di sejumlah daerah.
Saat tiba di Istana Kepresidenan, Bahlil langsung menyampaikan bahwa pihaknya di Kementerian ESDM bertanggung jawab penuh atas permasalahan distribusi LPG 3 kg yang terjadi belakangan ini.
Pernyataan ini sekaligus merespons pernyataan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang sebelumnya menegaskan, kebijakan pembatasan pembelian gas melon hanya di pangkalan bukanlah keputusan Presiden Prabowo.
Baca Juga: Polres Bogor Bongkar Pabrik Narkotika di Sentul, Sita 1 Ton Tembakau Sistetis
"Gini ini kan semuanya adalah kebijakan yang sudah kami kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK bahwa ada penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengecer," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, seperti dikutip dari Suara.com.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa permasalahan ini tidak perlu lagi menjadi perdebatan siapa yang harus disalahkan.
Kementerian ESDM, kata dia, akan mengambil tanggung jawab penuh atas kebijakan ini dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan.
Baca Juga: Antrean Gas Subsidi 3 Kg Masih Terjadi di Kota Bogor, Warga: Nyiksa Rakyat Ini Mah
"Tidak perlu mencari siapa yang salah. Ini adalah kesalahan kami (Kementerian ESDM) dan kami yang harus mengambil alih tanggung jawab ini. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita bisa memastikan masyarakat mendapatkan haknya dan tidak lagi mengalami kesulitan," tuturnya.
Menurut Bahlil, keputusan untuk mengembalikan pengecer sebagai bagian dari rantai distribusi LPG 3 kg merupakan langkah untuk menormalkan kembali pasokan gas bersubsidi.
