METROPOLITAN.ID - Kasus dugaan BBM oplosan yang menyeret PT Pertamina Patra Niaga kini tengah menjadi perhatian publik.
Skandal ini semakin panas setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap fakta mengejutkan terkait dugaan manipulasi produksi BBM yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun.
Namun, pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, justru bertolak belakang dengan temuan tersebut.
Baca Juga: Darius Sinathrya Geram Soal Korupsi, Diduga Sindir Korupsi Pertamina yang Rugikan Negara Triliunan
Alih-alih mengakui adanya praktik pengoplosan, Bahlil dengan tegas menyatakan bahwa hal tersebut tidak terjadi.
Saat dimintai tanggapan mengenai isu BBM oplosan yang membuat masyarakat resah, Bahlil Lahadalia mengaku tidak percaya dengan dugaan tersebut.
Ia menegaskan bahwa, kualitas BBM di Indonesia telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Baca Juga: Rahasia Dibalik Keberhasilan Abon Cap Koki, Ikut BRI UMKM EXPO(RT) hingga Tembus Pasar Internasional
"Kualitas kita kan sudah sesuai standar, itu kan ada RON 90, RON 92, RON 95 sampai 98. Yang bagus-bagus itu gak mungkin dicampur, karena itu ada speknya kok. Gak perlu khawatir," ujar Bahlil kepada awak media seperti dikutip dari suara.com, pada Kamis, 27 Februari 2025.
Ia juga menepis dugaan, BBM RON 90 (Pertalite) dicampur dengan RON 92 (Pertamax) untuk meningkatkan kualitasnya secara ilegal.
Menurutnya, tidak ada praktik semacam itu dalam distribusi BBM di dalam negeri. Bahkan, ia menyarankan masyarakat untuk beralih ke BBM yang lebih berkualitas seperti Pertamax Turbo RON 98 atau Pertamax Green RON 95 yang masih tersedia di pasaran.
Baca Juga: Kejagung Bongkar Skandal BBM Oplosan, Pertamina Klaim Kualitas Pertamax Tetap Terjaga
Namun, pernyataan Bahlil justru memicu reaksi keras dari publik. Pasalnya, Kejagung telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini dan mengungkap bukti kuat yang menunjukkan adanya praktik blending BBM secara sistematis.
Berlawanan dengan klaim Bahlil, Kejagung telah menemukan adanya indikasi kuat praktik pengoplosan BBM yang dilakukan oleh sejumlah petinggi PT Pertamina Patra Niaga.