METROPOLITAN.ID - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Sukabumi melontarkan kritik keras terhadap gaya kepemimpinan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki.
Partai besutan Prabowo Subianto itu menilai, roda pemerintahan kota saat ini perlu segera dievaluasi agar kembali berpegang pada mekanisme dan aturan yang berlaku.
Teguran keras disampaikan di tengah situasi politik yang kian memanas akibat gelombang aksi mahasiswa, isu gesekan DPRD dan eksekutif, hingga terbentuknya Panitia Kerja (Panja) DPRD.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Sukabumi, Lutfi Achmad, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam melihat arah kebijakan pemerintah kota yang dinilai mulai melenceng dari semangat kerakyatan.
Dalam pernyataannya, Lutfi memberi “warning” terbuka kepada Wali Kota agar segera mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan, serta tidak memprioritaskan kelompok tertentu di atas kepentingan publik.
Jika masih tetap masih bersikukuh tidak merubah gaya kepemimpinan, Gerindra akan tarik diri. Artinya, ketika dimintai saran dan masukan, Gerindra tidak akan menutup ruang komunikasi.
"Karena sikap kami jelas utamakan masyarakat sampai ke akar rumput. Buat apa kita mendukung pemimpin yang tidak memikirkan rakyatnya, tapi hanya kepentingan kelompoknya saja,” ujar Lutfi, Minggu, 26 Oktober 2025.
Lebih lanjut kata dia, banyak gejolak politik yang terjadi belakangan ini bersumber dari buruknya komunikasi pemerintahan, baik secara politik maupun publik. Lemahnya komunikasi membuat kebijakan yang sejatinya baik justru gagal dipahami masyarakat, bahkan menimbulkan resistensi.
Dia juga menuturkan, alasan dibentuknya Panja, tidak terlepas dari dinamika yang berkembang diperparah dengan adanya gelombang demo mahasiswa, akibat komunikasi yang kurang dikedepankan sampai ke akar rumput.
"Kalau kepala daerahnya tidak bisa, kan masih ada timnya sebagai representasi. Kan ada tenaga ahli yang dibiayai APBD — itu uang rakyat. Harusnya mereka kasih masukan, bukan cuma dikasih SK dan gaji saja,” tegasnya.
Lutfi juga menyoroti kisruh program wakaf, kritik terhadap TKPP dan rangkap jabatan, serta kegaduhan publik yang tak kunjung reda. Ia menilai, semua persoalan itu sejatinya bisa diredam jika komunikasi dan koordinasi dilakukan dengan baik.
"Saya berpandangan, wali kot harus lebih bijak dalam bertutur kata dan etika berkomunikasi seorang kepala daerah menentukan citra dan keberhasilan kepemimpinan," tegasnya.
Masih kata Luthfi, komunikasi yang efektif dan tutur kata yang baik adalah kunci keberhasilan sebuah program. Tanpa itu, program sebagus apa pun bisa gagal di lapangan.
"Kami mengingatkan karena Pak Prabowo melalui Asta Cita ingin agar program pemerintah pusat benar-benar dirasakan masyarakat di akar rumput. Itu tanggung jawab moral kami,” ujarnya.
Lebih jauh, Lutfi menyebut gejolak politik dan sosial yang muncul di masa pemerintahan Ayep Zaki sebagai fenomena baru yang tak pernah terjadi pada periode-periode sebelumnya. Ia menilai, masalah utamanya tetap sama yaitu komunikasi yang buruk, kurang terbuka, dan tidak beretika.
“Ini realistis apa yang terjadi hari ini, bukan tendensi. Kalaupun tendensi, buat Gerindra apa untungnya? Mau bersama atau tidak bersama wali kota, Gerindra tetap jalan, ujarnya.
Kita nothing to lose. Saya sudah instruksikan ke teman-teman di DPRD, kalau untuk kepentingan masyarakat dan sesuai aturan, harus didukung, tambah dia.
Meski demikian, Lutfi menegaskan Gerindra masih membuka ruang komunikasi dengan Wali Kota Ayep Zaki, selama komunikasi itu membawa manfaat nyata bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan sempit atau politik transaksional.
“Kalau ketemu, kita welcome, tapi tetap dalam koridor kebenaran dan kebaikan masyarakat. Kalau cuma untuk lobi-lobi, buat apa. Gerindra tidak takut tidak kebagian kue, karena kita partai mapan, bukan partai minta-minta,” kata Lutfi menambahkan.
Di akhir pernyataannya, Lutfi mengingatkan seluruh kader Gerindra, baik yang berada di legislatif maupun di luar parlemen, agar tetap tegak lurus terhadap arahan partai.
“Kita ingin perubahan yang nyata dan dirasakan masyarakat Kota Sukabumi. Yang membawa kenyamanan dan kedamaian akan kita dukung," kata Luthfi.
"Sekarang kita dalam tanda kutip mendukung pemerintah, tapi harus sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Gerindra itu lurus, tidak mencla-mencle. Jadi kalau kami mengingatkan, itu karena kami berperan sebagai penyeimbang,” pungkasnya. (ms)
Minggu, 21 Desember 2025
