METROPOLITAN.ID - Suasana politik di Kota Depok memanas. Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Edi Sitorus secara terang-terangan melancarkan kritik keras terhadap kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dadang Wihana.
Edi Sitorus menilai Bappeda, di bawah kepemimpinan Dadang Wihana, gagal total dalam menyusun dan menentukan pagu anggaran yang terencana dan strategis.
Kinerja ini dinilai jauh dari harapan dan tidak mampu mengimbangi kecepatan serta kegesitan Walikota dan Wakil Wali Kota Depok saat ini dalam upaya membangun kota.
Kegeraman Edi Sitorus memuncak lantaran menilai Bappeda tidak punya visi jangka panjang untuk mengatasi persoalan mendasar di Depok, seperti banjir dan sampah.
"Bappeda ini gagal, Pak Dadang ini gagal dalam menentukan pagu anggaran terhadap persoalan. Faktanya apa? Sampah, banjir hingga sampai sekarang itu persoalan," tegas Edi usai acara Sosialisasi Komisi (Soskom) pada Rabu, 12 November 2025.
Menurutnya, masalah kota yang sudah kronis seperti banjir adalah warisan dari perencanaan masa lalu yang tidak memikirkan hulu dan hilirnya saat perumahan dibangun. Kini, Edi menuntut perencanaan terintegrasi, yang sayangnya tidak terlihat dari kinerja Bappeda.
Edi Sitorus menegaskan bahwa saat ini bukan lagi waktunya bagi aparatur pemerintah untuk kerja santai. Ia menyerukan perubahan pola pikir (mindset) di seluruh dinas, khususnya Bappeda, agar lebih proaktif mengeluarkan ide dan program berkelanjutan.
"Dinas-dinas juga harus berpikir, jadi mindset aparatur harus dirubah, bukan lagi kerja santai tapi bagaimana melakukan satu ide. Agar betul-betul wilayah kita ini bisa bagus," ujarnya penuh penekanan.
Puncak kekecewaan Edi Sitorus adalah sikap Kepala Bappeda yang dianggap individualistis dan tertutup dalam menyusun program.
"Selama ini Pak Dadang gak ngerti. Dia maunya aja sendirinya aja, membuat program mau sendiri aja. Jadi tanpa koordinasi dengan pihak-pihak lain. Jangankan dengan pihak lain, dengan dewan pun tanpa koordinasi semau gue," ungkap Edi.
Sebagai pihak yang mengatur program dan pagu anggaran, Bappeda seharusnya bisa melihat mana yang menjadi skala prioritas. Edi menyimpulkan, berdasarkan fakta lapangan dan masalah yang tak kunjung teratasi seperti sampah dan banjir
"Karena dia yang mengatur program, mengatur pagu anggaran, tapi ternyata dia tidak pernah melihat mana yang menjadi skala prioritas. Itu yang dilihat seharusnya berarti dia gagal itu jadi Bappeda," terangnya.
Melihat Walikota dan Wakil Walikota Depok saat ini, Sofian dan Chandra, sedang gesit-gesitnya untuk membangun Kota, Edi Sitorus memberikan saran keras Bappeda harus dievaluasi.
Ia menekankan, meskipun anggaran terbatas, solusi seperti mengatasi banjir bisa dilakukan bertahap melalui perencanaan yang terintegrasi, bukan malah diabaikan.
