METROPLITAN.ID - Pengesahan APBD Kota Sukabumi tahun anggaran 2026 berlangsung lancar dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi. Setelah disetujui seluruh fraksi, dokumen APBD langsung dikirimkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk proses evaluasi lebih lanjut.
Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mengatakan bahwa kebijakan fiskal tahun depan harus beradaptasi dengan efisiensi anggaran yang cukup besar, yakni sekitar Rp159 miliar. Meski demikian, ia memastikan pemerintah daerah tidak akan berhenti mencari terobosan.
“Kita tetap berikhtiar menutup kekurangan. Bersama DPRD, fraksi-fraksi akan terus mendorong langkah-langkah strategis agar kebutuhan daerah tetap terpenuhi,” ujar Ayep, Jumat, 28 November 2025.
Ayep juga menyoroti pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai 21 persen angka yang jauh lebih besar dibandingkan daerah lain yang hanya berkisar 3 sampai 10 persen. Kondisi ini otomatis menekan ruang gerak perangkat daerah.
Rata-rata setiap SKPD hanya bisa menganggarkan sekitar Rp150 juta per tahun, sementara kecamatan sekitar Rp100 juta sebelum pencairan dana parsial.
Untuk program P2RW, Ayep menjelaskan bahwa anggarannya belum masuk dalam struktur APBD 2026. Namun pelaksanaan di lapangan menurutnya tetap berjalan baik.
“Masyarakat merasakan manfaatnya. Bahkan ada wilayah yang menambah anggaran Rp25 juta dengan swadaya warga. Ini positif, padat karya dapat, infrastrukturnya juga jalan,” imbuhnya.
Di tengah situasi fiskal yang tidak ideal, Ayep mengajak seluruh pemangku kepentingan mempertahankan semangat optimistis dan bekerja lebih keras meningkatkan pendapatan daerah.
“Kita harus terus mencari terobosan PAD untuk menutup kekurangan. Ada 14 Raperda sudah dibahas, termasuk soal pekerja migran. Semua itu bagian dari upaya memperkuat pondasi fiskal,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda atau Wanju menyampaikan bahwa paripurna selain mengesahkan APBD juga memuat laporan reses dari seluruh fraksi. Ia menilai dinamika yang muncul selama sidang bagian dari proses deliberasi yang sehat.
“Untuk P2RW, Banggar tetap memutuskan program ini berjalan pada 2026. Memang fiskal tahun depan cukup berat karena efisiensi. Jika dana parsial turun Maret atau April, kita siap menyesuaikan. Tantangan sebenarnya akan terlihat pada anggaran perubahan 2026,” terangnya.
Dengan kondisi fiskal yang ketat, pemerintah dan DPRD sama-sama menekankan pentingnya kolaborasi dan langkah adaptif agar program prioritas tetap terselenggara serta pelayanan publik tetap terjaga. (um)
Minggu, 21 Desember 2025
