Tidak hanya itu, akan tetapi kewajiban tenaga kerja, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan lainnya harus diurus hingga selesai.
"Kami minta semua diproses, jangan sampai ada hal yang dilanggar," tukasnya.
Oleh karena itu, semua pihak terlibat dihadirkan dalam RDP pada Rabu 26 Januari 2023.
Tujuannya, agar perusahaan tersebut tidak melanggar peraturan yang berlaku di Provinsi Kaltim.
"Tadi kami hadirkan semuanya, Yang datang cuma kita berdua, saya mewakili komisi II dan pak Reza Fachlevi dari komisi IV. Kalau kepala dinas tidak hadir karena sudah ada komunikasi sama saya bahwa hari ini jadwalnya berbenturan," katanya.
Pria kelahiran Madiun itu pun meminta staf di Sekretariat DPRD Kaltim agar segera mengagendakan jadwal selaras antara dewan dan kepala dinas bersangkutan.
"Saya minta sama staf, kalau nanti saat mengundang pihak-pihak terkait untuk dapat dipastikan jadwalnya itu tidak berbenturan. Kan kalau gitu mereka semua bisa hadir," tegasnya.
Diketahui, PT KFI ini adalah perusahaan yang akan membangun smelter nikel di atas aset Pemerintah Provinsi Kaltim di Desa Pendingin Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara.***
