METROPOLITAN.ID - Perkebunan dan pertanian di Bontang, Kutai Timur (Kutim), dan Berau disebutkan sangat memiliki potensi besar, terutama di Kutim dan Berau.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Agiel Suwarno, saat ditemui usai rapat Panitia Khusus (pansus) Investigasi Pertambangan (IP), pada Rabu 12 April 2023.
"Potensi yang kita punya sangat banyak, yang jelas Kutai timur dan Berau, kalau Bontang kan tidak ada pertanian perkebunan, tapi kalau Kutim potensi nya besar, seperti perkebunan lah sawit terutama," ungkapnya.
Baca Juga: Jelang Lebaran, Nidya Listiyono Minta Stok dan Harga Pangan di Kaltim Terkendali Aman
Dirinya menyebutkan, bahwa untuk wilayah Kutim dan Berau untuk perkebunan dan pertanian sendiri memiliki luasan kurang lebih sebesar 400 ribu hektar.
"tu belum kebun masyarakat yang mandiri itu, tanpa ada kerja sama dengan perusahaan perkebunan," ujar legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Kutim, Berau, dan Bontang.
Agiel menyebutkan, dari potensi itu sangat berkontribusi buat daerah. Dimana, kata dia saat ini sudah ada Dana Bagi Hasil (DBH) dari perkebunan Sawit.
"Itu saya pikir sesuatu yang memang harus memberikan dampak yang luas. Bahkan kalau saya berpikiran itu, pak gubernur kita sudah menyiapkan satu kawasan dulu pas jamannya pak Awang ada kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan itu," ucapnya.
Karena, sebenarnya KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan ini, disiapkan oleh pemerintah provinsi (Pemprov) dan bahkan telah disetujui oleh presiden untuk menjadi kawasan industri.
"Jadi Crude Palm Oil (CPO) yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang ada itu, mestinya disitu diolah menjadi produk-produk turunannya dari CPO sawit itu, arahnya kesitu sebenarnya. Tapi sampai sekarang belum jalan," kata Agiel.
Baca Juga: Pansus IP DPRD Kaltim Syafruddin Segera Lakukan Tinjauan Lapangan ke Lokasi Tambang Ilegal
Dia menyampaikan, dalam rapat sebelumnya bersama asisten I Pemprov Kaltim, saat membahas terkait KEK Maloy tersebut, disampaikan bahwa kendalanya ada di kelembagaan yang masih belum siap.
"Ketika kita tanya dalam rapat berkenaan dengan itu pak asisten I menjawab bahwa kelembagaannya yang masih belum siap. Itukan nanti akan dikelola oleh Perusahaan Daerah (perusda), nah kelembagaannya ini yang masih menata, bahkan aturan-aturan pengelolaannya itu masih di tata," jelas Agiel.
