METROPOLITAN.ID - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi mengatakan bahwa pihaknya menerima segala macam aduan terkait isu kecurangan saat Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 berlangsung.
"Komisi IV membuka dan terbuka, apapun yang disampaikan ke kita. Kita juga mengantisipasi jangan sampai ada hal-hal di luar dan merugikan anak didik," kata Muhibi pada Kamis, 13 Juli 2023.
Pria yang kerap dipanggil Kang Bibih juga menjelaskan bahwa keluhan tersebut dapat masyarakat sampaikan melalui akun Instagram resmi DPRD Kabupaten Bogor.
Baca Juga: PPDB Bermasalah, Kemendikbudristek Salahkan Kurangnya Pengawasan Inspektorat Daerah
"Kita terbuka online artinya sampai 24 jam lewat media sosial," jelasnya.
Kang Bibih menyampaikan, apabila ada masyarakat yang mengajukan laporan terkait PPDB yang tidak berjalan lancar atau ada kecurangan yang terjadi didalamnya.
hal tersebut dapat dibuktikan kebenarannya maka akan dilakukan tindak lanjut.DL Dewan akan memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor.
"Kami akan panggil Disdiknya untuk menyelesaikan," tegasnya.
Sebelumnya ramai diberitakan terkait isu jual beli kursi saat PPDB berlangsung di SMP Negeri 1 Ciawi.
Di mana calon peserta didik yang telah dinyatakan tidak lolos kemudian diminta sejumlah uang sebesar Rp 7 Juta agar bisa masuk ke sekolah tersebut.
Baca Juga: Paket McD x NewJeans Resmi Mulai Dijual di Indonesia, Ini Menu dan Harga Paketnya
Namun praktik jual beli kursi itu sudah diklarifikasi. Kepala Sekolah SMPN 1 Ciawi, Ermaini mengatakan bahwa isu yang beredar terkait jual beli kursi saat PPDB berlangsung, tidak benar adanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdik Kabupaten Bogor, Hendarsah mengungkapkan, pra 10 minggu pelaksanaan PPDB umum di Kabupaten Bogor pembinaan senantiasa dilakukan oleh Pemkab Bogor melalui Dinas Pendidikan ke seluruh sekolah yang akan melaksanakan kegiatan PPDB online di Kabupaten Bogor.
“Ini kami lakukan agar pelaksanaan PPDB di Kabupaten Bogor bisa dilaksanakan sesuai aturan yang ada, berjalan dengan lancar dan menghindari terjadinya penyimpangan,” kata Hendarsah.
