METROPOLITAN.ID - DPRD Kota Bogor meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kota Bogor untuk memaksimalkan pendapatan daerah lewat deviden buat Pemerintah Kota Bogor.
Musababnya, kondisi keuangan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2024 disebut masih minus.
Dengan kondisi keuangan daerah yang masih minus, Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Anita Primasari Mongan, meminta Pemerintah Kota Bogor untuk memaksimalkan sektor pendapatan daerah dari deviden yang diberikan oleh BUMD yang ada.
Baca Juga: Taman di Kota Bekasi Bertambah, Tri Adhianto Resmikan Tiga Taman Baru di Mustikajaya
“Bagi BUMD yang sudah mendapatkan PMP, agar lebih kreatif, inovatif dalam mencari terobosan-terobosan yang dapat lebih meningkatkan PAD dan dalam memberi pelayanan masyarakat yang lebih maksimal,” ujar Anita Primasari Mongan, Selasa 8 Agustus 2023.
DPRD menyoroti salah satu BUMD di Kota Bogor, yakni Perumda Trans Pakuan.
Anita Primasari Mongan menilai, langkah-langkah yang diambil oleh direktur utama Perumda Trans Pakuan beserta jajarannya perlu diapresiasi karena tren pendapatan positif yang mulai meningkat.
Baca Juga: Perhatikan Warga Terdampak, Pelaksana Poyek Stasiun Batutulis Salurkan Bantuan Sembako
Ia berharap, dengan terus berbenah sambil mencari ide-ide baru untuk dapat memajukan Perumda Trans Pakuan dapat sejalan dengan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
“Dengan tren pendapatan yang positif naik terus perlahan-lahan, memberi rasa optimis bahwa Perumda ini akan maju. Kami harap hal ini bisa ditiru oleh BUMD lainnya,” ujar dia.
Tak hanya itu, Anita Primasari Mongan juga menyinggung soal pendapatan daerah dari sektor pajak daerah yang harus ditingkatkan lagi di 2024.
Baca Juga: Petugas Dishub Bakal Patroli Pakai Sepeda Motor Listrik, 186 Unit Disiapkan Selis
Ia pun meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk kembali menyisir wajib pajak (WP) yang masih menunggak pajak, terutama untuk pajak bumi dan bangunan dan pajak BPHTB.
“Untuk Bapenda agar dapat jemput bola menyisir para pembayar pajak terutama PBB dengan terus berkordinasi dengan baik dengan BPN dan melakukan pendekatan-pendakatan yang baik dengan masyarakat wajib pajak agar memiliki kesadaran untuk turut serta membangun Kota Bogor melalui pembayaran pajak,” tegas politisi Demokrat itu.
