METROPOLITAN.ID – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Depok kembali disorot karena tidak seimbangnya daya tampung dari lulusan SD ke SMP Negeri.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Siswanto mengatakan, ketimpangan daya tampung sekolah negeri dan jumlah lulusan SD tahun ini menimbulkan persoalan serius dalam dunia pendidikan.
“Tahun ini, lulusan SD di Kota Depok mencapai 33 ribu siswa. Sementara, daya tampung SMP Negeri hanya tersedia untuk 11 ribu siswa. Artinya, sebanyak 22 ribu siswa tak tertampung,” kata Siswanto, Selasa 18 Juni 2025.
Melihat kondisi tersebut, Fraksi PKB DPRD Kota Depok mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) agar mengambil langkah konkret dengan memberikan stimulan pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu yang terpaksa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
“Kalau pun sekolah swasta tidak bisa digratiskan, paling tidak biaya yang harus dikeluarkan bisa lebih murah untuk siswa tidak mampu,” lanjutnya.
Terkait inisiasi Walikota Depok Supian Suri mewacanakan sekolah rintisan yang mampu menampung 5 ribu siswa, Fraksi PKB sejak awal mendukung penuh langkah Walikota dalam mengoptimalkan pendidikan di Kota Depok.
Sekolah rintisan yang bersumber dari APBD ditargetkan menampung lima ribu siswa. Melalui skema ini, masing-masing siswa akan menerima stimulan sebesar Rp 250 ribu per bulan, atau Rp 3 juta per tahun.
Artinya jika dikalikan tiga tahun masa SMP, maka setiap siswa akan menerima Rp 9 juta. Total kebutuhan anggaran untuk 5 siswa mencapai Rp 15 miliar.
“Ini langkah yang masuk akal. Anggarannya cukup terjangkau, tapi dampaknya besar dalam menjamin pemerataan pendidikan,” tegas Siswanto.
Tak hanya soal daya tampung, Fraksi PKB juga menyoroti indikasi kecurangan dalam pelaksanaan SPMB. Siswanto menyebut pihaknya pernah melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Dinas Pendidikan.
“Masih ada temuan. Salah satunya pola manipulasi jarak rumah siswa ke sekolah oleh operator secara manual,” ungkapnya.
Untuk itu, Fraksi PKB menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses penerimaan siswa baru. Pemerintah Kota Depok, kata Siswanto, harus hadir sepenuhnya dalam memastikan setiap anak mendapat akses pendidikan yang layak.
“SPMB bukan sekadar administrasi, tapi soal masa depan. Pemerintah harus benar-benar hadir dan adil,” pungkasnya. (Ali)