metropolitan-network

LPM dan Lembaga Sosial Diguyur Dana Hibah dari Pemkot Sukabumi

Selasa, 22 Juli 2025 | 08:40 WIB
Penyerahan hibah oleh Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki di ruang utama Balai Kota Sukabumi, Senin, 21 Juli 2025. (Ist)


METROPOLITAN.ID - Pemerintah Kota Sukabumi menyalurkan bantuan hibah kepada seluruh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Sukabumi, termasuk tujuh lembaga di bawah koordinasi bagian Kesra.

‎Penyerahan hibah ini dilakukan di ruang utama Balai Kota Sukabumi oleh Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, Senin, 21 Juli 2025.

‎Wali Kota Ayep Zaki mengatakan, hibah yng diberikan merupakan bentuk dukungan nyata dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan untuk kepentingan masyarakat.

‎"LPM merupakan mitra strategis dan jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga," kata Ayep Zaki.

‎Menurutnya, bantuan hibah tersebut merupakan komitmen Pemkot Sukabumi untuk memperkuat peran LPM dalam pembangunan berbasis masyarakat.

‎"LPM juga harus menjadi garda terdepan dalam menyerap aspirasi dan melahirkan program konkret," ungkapnya.

‎Dalam beberapa tahun ke depan, Ayep Zaki berjanji akan menyesuaikan berbagai kebijakan sosial ekonomi.

‎Salah satunya dengan pemberian insentif tunai bagi pelaku sosial seperti RT, RW, guru ngaji, marbot, linmas, dan guru madrasah.

‎"Langkah ini untuk memperkuat daya beli dan memberikan penghargaan kepada para pelaku sosial. Jumlah dan sasarannya akan terus diperluas," jelas Ayep Zaki.

‎Selain itu, ia mengajak seluruh pihak untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi dana CSR, penguatan peran BAZNAS, dan gerakan wakaf.

‎Ia juga memastikan bantuan sosial berbasis data akan disalurkan secara akurat, termasuk bantuan beras kepada 3.540 penerima manfaat dari mitra CSR.

‎"Data kami transparan dan akurat. Tidak ada ruang untuk politisasi bantuan," katanya.

‎Wali Kota Ayep Zaki juga menyinggung pemanfaatan dana wakaf untuk program sosial seperti santunan anak yatim, Qordhul Hasan bagi pelaku UMKM, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.

‎"Wakaf bukan hanya soal masjid atau makam. Ini soal ekonomi umat dan kemandirian," tegas Ayep Zaki.

‎Terakhir, ia juga menekankan netralitas ASN dalam pelayanan publik. ASN harus profesional dan menjauhi politik praktis.

"Fokuslah pada pelayanan. Biarkan masyarakat menilai hasil kerja kita," pungkasnya. (UM)***

Tags

Terkini