METROPOLITAN.ID - Proses seleksi jabatan direktur utama (dirut) sejumlah Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD di Kota Sukabumi kembali menuai sorotan.
Salah satu kritik datang dari Anggota DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani.
Ia mempertanyakan komitmen Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki terhadap prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam proses tersebut.
Danny Ramdhani menyatakan keprihatinannya atas minimnya transparansi dalam proses seleksi beberapa BUMD.
Ia bahkan menduga adanya praktik penunjukan langsung yang tidak melalui mekanisme terbuka dan adil.
"Saya menyangsikan proses penunjukan Dirut BUMD dilakukan secara transparan dan adil, termasuk proses seleksinya. Kita ketahui kan, BUMD di Kota Sukabumi ada tiga, dan dua di antaranya sudah dilakukan proses seleksi yang justru dipertanyakan transparansinya," heran Danny.
Secara khusus, ia juga menyinggung soal PD Waluya yang menurutnya belum jelas apakah pernah melalui proses seleksi terbuka atau tidak.
"PD Waluya, apa ada seleksinya?" tegas Danny mempertanyakan prosesnya.
Tak hanya itu, ia juga mengkritisi proses seleksi di BPR Kota Sukabumi.
Menurut informasi yang ia terima, hasil seleksi terbaik justru tidak diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Padahal akan lebih baik jika dua atau tiga nama hasil seleksi diajukan ke OJK. Biar OJK yang menentukan siapa yang terbaik," ungkapnya.
Selain itu, ia menyoroti inkonsistensi antara pernyataan Wali Kota Ayep Zaki tentang keterbukaan dan praktik di lapangan.
"Baiknya Pak Wali Kota tidak terlalu sering menyampaikan soal keterbukaan transparansi, kalau prakteknya tidak seperti itu," sambing Danny.
Danny juga menyoroti rencana seleksi terbuka untuk direktur baru PDAM Kota Sukabumi, yang menurutnya harus benar-benar bebas dari intervensi politik.