METROPOLITAN.ID - Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki menegaskan komitmennya memperkuat kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan kinerja BUMD dan penataan birokrasi.
Ayep menyampaikan, hasil open bidding jabatan dilakukan secara objektif dengan fokus pada integritas dan kompetensi. Salah satu target utama adalah BPR Kota Sukabumi yang saat ini memiliki aset Rp50 miliar. Pemerintah menargetkan kenaikan menjadi Rp500 miliar atau setengah triliun dalam lima tahun.
“Kalau aset bisa naik ke 500 miliar, profit 7,5 persen saja sudah sekitar 37–38 miliar per tahun untuk mendukung APBD,” ujarnya.
Selain itu, awal 2026 Pemkot akan melakukan rotasi pejabat eselon II–IV untuk memperkuat tim kerja. Seleksi direktur PDAM juga akan dibuka untuk profesional, sementara BUMD Waluya masih dikaji kelanjutannya.
Tantangan ke depan, transfer dana pusat ke Sukabumi akan dipangkas Rp159 miliar atau sekitar 21 persen pada 2026. Pemerintah akan melobi program kementerian agar manfaatnya tetap masuk ke daerah.
Pemerintah juga merencanakan pembangunan “Lapang Merdeka 2”, kantor pemerintahan baru, dan gedung DPRD sebagai bagian dari pengembangan kota.
Menanggapi itu, Direktur BPR Kota Sukabumi, Sutrisno menyambut optimis target tersebut, meski diakuinya untuk mencapai target itu bukan pekerjaan mudah.
“Target ini sangat menantang, baik untuk saya pribadi maupun bagi BPR. Tapi bukan hal yang mustahil,” ujar Sutrisno dalam sesi wawancara perdananya.
Menurutnya, kondisi fundamental keuangan BPR saat ini cukup kuat. Rasio permodalan (KPMM) tercatat mencapai 60 persen, jauh di atas batas minimal 12 persen yang ditetapkan regulasi perbankan.
Selain itu, Return on Asset (ROA) BPR berada di angka 5 persen jauh lebih tinggi dibanding standar sehat 2 persen. BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) pun tergolong sangat baik, berada di 69 persen, di bawah ambang batas sehat 80 persen.
“Rasio-rasio inti kita sangat bagus. Ini modal besar untuk tumbuh,” tegasnya.
Meski demikian, Sutrisno menilai tantangan utama terletak pada penghimpunan dana masyarakat (DPK) yang masih rendah. Hingga akhir 2024, DPK BPR Sukabumi tercatat hanya sekitar Rp22,8 miliar.
Padahal, dengan modal yang sama, bank lain mampu mengembangkan DPK hingga lebih dari Rp100 miliar.
“Masalahnya nasabah kita masih sedikit. Tingkat kepercayaan masyarakat juga masih perlu ditingkatkan. Itu yang jadi fokus kami ke depan,” jelasnya.
Sutrisno berencana memperluas jangkauan nasabah, tidak hanya terfokus pada Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti saat ini, tetapi juga menyasar masyarakat umum dan sektor produktif.
Ia menyebut pentingnya inovasi produk keuangan, termasuk rencana peluncuran tabungan rencana umroh, tabungan pendidikan, hingga tabungan hari raya untuk menarik minat masyarakat.
“Kita harus aktif menjemput bola, bukan menunggu. Saya ingin BPR Sukabumi menjadi bank pilihan masyarakat, bukan hanya ASN,” tegasnya.
Selain memperbesar DPK, strategi ekspansi juga akan difokuskan pada pembiayaan produktif seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan pembiayaan proyek-proyek kontraktor Pemda dengan sistem tertutup (close system).
“Kalau masyarakat sudah banyak menabung di kita, cost of fund akan turun, dan kita bisa lebih kompetitif. Bahkan bersaing dengan bank umum bukan hal mustahil,” kata Sutrisno penuh semangat.
Ia menambahkan, ke depan BPR Sukabumi tidak ingin terus bergantung pada penyertaan modal dari pemerintah. Pertumbuhan akan dikejar melalui peningkatan laba dan ekspansi pasar.
“Saya ingin BPR ini besar dengan kakinya sendiri. Kalau target aset Rp500 miliar tercapai, laba bisa sampai Rp25 miliar, dan modal bisa tumbuh dua kali lipat. Itu sangat realistis,” ujarnya optimistis.
Dengan rasio keuangan yang sehat dan rencana ekspansi yang jelas, Sutrisno yakin BPR Kota Sukabumi mampu mewujudkan target besar tersebut.
Namun, ia menegaskan, keberhasilan hanya bisa dicapai bila seluruh pihak, termasuk masyarakat Kota Sukabumi, ikut berpartisipasi aktif.
“Yuk, jadi nasabah. Kalau masyarakat percaya dan mendukung, pertumbuhan itu bisa kita capai bersama,” tutupnya. (um)