METROPOLITAN.ID - Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki menegaskan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar pembangunan di daerah berjalan berkelanjutan di tengah dinamika transfer ke daerah yang semakin ketat.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Pembahasan APBD bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM dan Kementerian Dalam Negeri di Gedung Kemendagri, Jakarta pada Rabu, 22 Oktober 2025.
Dia menambahkan, pemerintah daerah perlu menyusun strategi pengelolaan keuangan yang realistis dan adaptif terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional.
“Efisiensi bukan berarti memangkas program, tapi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat. Kita ingin pendapatan dan pengeluaran berjalan seimbang, tanpa menimbulkan beban fiskal di kemudian hari,” ujar Ayep Zaki.
Rapat tersebut juga menyoroti peningkatan signifikan pada belanja modal daerah yang naik hingga sepuluh kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Gubernur Jawa Barat mendorong agar peningkatan belanja itu diarahkan pada sektor produktif dan berdaya guna tinggi untuk masyarakat.
Ayep menilai kondisi keuangan Kota Sukabumi cukup sehat dengan rasio pendapatan 75 persen dan belanja 70 persen. Ia menargetkan pengelolaan anggaran dapat meminimalkan potensi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
“Kalau pun ada SILPA, nilainya harus kecil dan terukur agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” ucapnya.
Lebih lanjut, Ayep menegaskan bahwa Pemkot Sukabumi akan memperkuat belanja prioritas, terutama pada pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal, dan pelayanan publik yang lebih efisien.
“Fokusnya adalah manfaat langsung bagi warga, bukan sekadar serapan anggaran,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya inovasi pendapatan melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah. Menurutnya, langkah ini bukan hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
“Ke depan, kita ingin pengelolaan keuangan daerah semakin modern, transparan, dan akuntabel. Dengan begitu, setiap rupiah yang dikelola pemerintah bisa benar-benar dirasakan hasilnya oleh masyarakat,” tutup Ayep Zaki. (um)