METROPOLITAN.ID - Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki melantik 133 pejabat eselon III, IV dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi.
Pergeseran dan rotasi jabatan tersebut diklaim sebagai bagian upaya penyegaran birokrasi. Selain itu, langkah ini dinilai dirinya sebagai hal wajar dalam sistem organisasi pemerintahan yang dinamis dan sehat.
“Ini bagian dari birokrasi. Harus ada pergeseran, mutar-mutar, ya penyegaran. Di mana pun organisasi berada, pasti ada pergeseran jabatan. Jadi jangan kaget,” kata Ayep Zaki usai pelantikan di Gedung Juang 45, Kota Sukabumi pada Rabu, 29 Oktober 2025.
Ayep Zaki juga menekankan bahwa seluruh proses penempatan jabatan dilakukan sesuai mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tanpa intervensi pribadi maupun praktik titip jabatan.
“Saya tidak ikut campur siapa yang di sini atau di sana. Semuanya berdasarkan sistem. Yang penting, mereka punya kompetensi dan integritas terhadap struktural, bukan terhadap orang yang mengusulkan,” tegasnya.
Menurutnya, pejabat struktural harus memiliki loyalitas kepada sistem pemerintahan, mulai dari wali kota, sekda, hingga kepala SKPD, bukan kepada individu.
“Struktural itu melayani masyarakat. Jadi semua jabatan harus punya komitmen terhadap itu,” tambahnya.
Ayep juga menekankan pentingnya pemahaman dan literasi birokrasi bagi setiap pejabat agar dapat bekerja efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Saya ingin meluruskan agar teman-teman paham dulu. Setelah paham, baru bisa bekerja dengan baik. Jabatan itu sementara, setelah masa tugas selesai, semuanya harus tunduk kepada wali kota berikutnya,” katanya.
Terkait pelantikan lurah baru, Ayep berpesan agar mereka menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Para lurah harus benar-benar menjadi kepanjangan kerja wali kota di lapangan. Termasuk RW dan RT, semua akan kita benahi. Insyaallah tiga tahun ke depan hasilnya akan terlihat,” ucapnya optimistis.
Dalam kesempatan itu, Ayep juga mengungkapkan bahwa sejumlah program inovatif Kota Sukabumi mulai dilirik oleh daerah lain.
“Sudah ada wilayah lain yang mengadopsi program dari Sukabumi, tapi tidak usah saya sebut dulu karena masih tahap komunikasi,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan tentang analisis jabatan, Ayep menegaskan seluruh proses telah melalui kajian matang oleh Baperjakat bersama BKPSDM, Sekda, dan dinas terkait.
“Artinya, wali kota tidak intervensi terhadap itu. Tidak ada titip-titipan dan tidak ada macam-macam,” tegasnya lagi.
Sementara itu, mengenai pergantian Sekretaris BPKPD Kota Sukabumi, Ayep menargetkan pejabat baru mampu meningkatkan indeks wajib pajak di Kota Sukabumi.
“Saya ingin Sekretaris BPKPD bisa meningkatkan indeks wajib pajak kita. Nanti kita akan konsultasi dengan Kemendagri untuk melihat sejauh mana capaian kita,” jelasnya.
Di sisi lain, Ayep juga menyoroti persoalan Tenaga Harian Lepas (THL) yang belum seluruhnya terakomodasi akibat keterbatasan anggaran. Ia mengakui bahwa belanja pegawai sudah mencapai 49 persen dari APBD, melebihi batas ideal 30 persen.
“Bayangkan, kita sudah over 19 persen. Akibatnya, belanja untuk kepentingan masyarakat jadi kecil. Maka kita harus cari solusi bersama,” ujarnya.
Sebagai solusi, Pemkot Sukabumi menyiapkan program kerja ke luar negeri bertajuk 'Pengangguran Untung' untuk membuka peluang bagi tenaga kerja lokal.
“Kita sedang membuka lowongan kerja ke luar negeri. Saya sudah bekerja sama dengan tiga pihak. Semua yang mau ikut, silakan mendaftar. Sebelum diterima oleh negara tujuan, mereka tidak akan diberhentikan,” jelas Ayep.
Program tersebut merupakan bagian dari janji politik Ayep Zaki untuk menekan angka pengangguran di Kota Sukabumi.
“Salah satu janji politik saya adalah menyelesaikan masalah pengangguran. Kalau APBD kita Rp1 triliun, 19 persennya sekitar Rp190 miliar itu besar sekali dan bisa digunakan untuk pembangunan masyarakat,” pungkasnya. (bim)