Seperti contoh anggota DPRD Gorontalo yang viral dengan membuat video dan langsung di PAW. Dan saya menyayangkan kenapa bukan bu TR sendiri yang menyampaikan somasi tersebut.
" Jujur saya tersinggung sebagai Ketua Fraksi, ini akan menjadi catatan. Apa yang dilakukan bu TR ini sudah melawan mekanisme partai. Keputusan sanksi yang diberikan partai tidak perlu didiskusikan dengan bu TR tetapi kalau bu TR harus prosedural seperti itu penggunaan kuasa hukum saja tidak pernah disampaikan ke partai hingga saat iniini, "imbuhnya.
Padahal partai juga menyiapkan kuasa hukum jika dibutuhkan, urusan politik sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pengacara karena harus ditempuh dengan komunikasi politik dan kita pasti membatu bu TR semaksimal mungkin agar masalah ini selesai.
"Kita sangat menyayangkan masalah bu TR ini sampai mencuat dan rame di publik dan khawatir publik salah persepsi dengan partai PKB. Dari awal kami sudah mengingatkan kepada seluruh anggota dewan agar menjalankan tugas dan fungsinya untuk kemaslahatan masyarakat," tutupnya.
Sebelumnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok secara resmi mengambil langkah tegas menyikapi putusan sanksi etik terhadap salah satu anggotanya, TR, yang terlibat kasus jual beli proyek.
Untuk menjaga kehormatan lembaga, PKB resmi menonaktifkan TR dari seluruh alat kelengkapan dewan (AKD), termasuk dari posisi di Badan Musyawarah (Banmus) dan Komisi B. (Agus)