METROPOLITAN.ID - Keluhan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Sukabumi terkait kendala BI Checking atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) mendapat perhatian serius dari Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki.
Wali kota mengakui persoalan tersebut kerap membayangi aktivitas usaha masyarakat kecil. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan pihak perbankan untuk mencari solusi agar pelaku UMKM tidak kehilangan kesempatan memperoleh akses permodalan.
“Masalah SLIK ini akan kami selesaikan bersama agar pelaku UMKM tidak kehilangan kesempatan untuk berkembang,” ujar Ayep Zaki, Sabtu, 8 November 2025.
Menurutnya, saat ini terdapat dua skema pinjaman yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Kota Sukabumi. Pertama, pinjaman sosial non-profit Qordhu Hasan dengan plafon Rp250 ribu hingga Rp1 juta, yang sudah dimanfaatkan oleh 560 nasabah.
Kedua, pinjaman produktif mulai dari Rp1 juta hingga Rp5 juta melalui Pegadaian, serta di atas Rp5 juta melalui bank konvensional maupun syariah.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi, Yoga Prayoga menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi program permodalan ini bertujuan memberikan kemudahan akses bagi pelaku UMKM yang masih terkendala modal.
“Kami ingin memastikan pelaku UMKM memanfaatkan pinjaman dengan bijak. Jangan sampai dana yang seharusnya untuk usaha justru digunakan untuk kebutuhan konsumtif,” tegasnya.
Yoga menambahkan, pemerintah terus menggulirkan berbagai program permodalan, baik dari pusat maupun daerah.
“Program seperti KUR, KUT, dan Qordhu Hasan merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mendukung keberlanjutan UMKM," ujarnya
"Dengan akses permodalan yang lebih mudah, kami berharap ekonomi Kota Sukabumi tumbuh lebih kuat dan berdaya saing," tandas dia. (um)