METROPOLITAN.ID - Polemik panas seputar Bobibos, bahan bakar alternatif ciptaan warga yang belakangan menyita perhatian publik, memasuki babak baru yang dramatis.
Di tengah tarik-ulur regulasi dan izin edar yang menghambat, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah berani dan tidak terduga: melakukan uji coba Bobibos menggunakan dana pribadinya.
Langkah cepat dan personal Gubernur ini disambut dengan apresiasi tinggi oleh Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Pradi Supriatna.
“Gerak cepat Pak Gubernur, termasuk kesediaannya menguji coba secara langsung dan memakai dana pribadi, tentu harus diapresiasi. Di situ terlihat keberpihakan nyata pemerintah terhadap karya anak bangsa,” ujar Pradi saat ditemui eranasional, Sabtu 23 November 2025.
Sebelumnya, Bobibos menjadi sorotan karena terperangkap dalam dilema klasik penemuannya disambut antusias publik, namun terganjal izin edar dan standar teknis pemerintah. Sementara penemu bersikukuh telah melakukan uji mandiri dan menuntut dukungan, sejumlah pihak menilai produk ini belum memenuhi persyaratan distribusi legal.
Menanggapi situasi deadlock tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi memilih jalan tengah yang konstruktif. Ia menggelar uji coba awal di Lembur Pakuan, Subang, dengan satu penekanan penting yaitu biaya uji coba ditanggung penuh dari kantong pribadinya.
Tindakan ini memastikan proses validasi berjalan tanpa membebani anggaran publik, sekaligus mengirim sinyal kuat bahwa pemerintah daerah serius melihat potensi teknologi lokal.
Pradi Supriatna menilai aksi Gubernur Dedi Mulyadi ini sebagai representasi keberanian pemerintah daerah membuka ruang luas bagi kreativitas masyarakat di sektor energi terbarukan.
Menurut Pradi, terjun langsungnya Gubernur ke lapangan menunjukkan keseriusan Jawa Barat dalam mencari solusi di tengah meningkatnya kebutuhan energi.
Ia menekankan bahwa setiap temuan lokal, termasuk Bobibos, wajib mendapatkan pendampingan komprehensif agar dapat diuji secara ilmiah, diperbaiki, dan berpotensi mencapai tahap hilirisasi.
Alih-alih menyalahkan polemik izin edar, Pradi justru mendorong pemerintah provinsi untuk mempercepat aspek regulasi dan memfasilitasi standardisasi produk.
“Ketika inovasi lokal punya peluang dikembangkan, pemerintah harus hadir dari awal. Produksi massal di Jawa Barat sangat mungkin dilakukan jika proses ilmiah dan administratif sudah tuntas. Itu bentuk keberpihakan terhadap kreativitas warga,” tegas Pradi.
Ia sepenuhnya mendukung rencana Gubernur Dedi Mulyadi untuk mendorong produksi massal Bobibos di Jawa Barat, asalkan seluruh tahapan uji dan sertifikasi telah terpenuhi.
Pradi juga mendesak pemerintah untuk memperkuat ekosistem riset melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga teknis. Hal ini penting untuk memastikan pengembangan energi alternatif lokal berjalan sesuai standar ilmiah, sekaligus menjaga masa depan inovasi daerah. (Agus)